Wakil Ketua DPR RI Soroti Maraknya Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Minta Integritas Dijaga

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti pentingnya integritas kepala daerah di tengah maraknya kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengingatkan agar pemimpin daerah mampu mengendalikan hasrat kekuasaan dan menjaga integritasnya agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

“Menjaga kredibilitas dan integritas itu penting, terutama dalam mengelola hasrat sebagai pemimpin,” ujar Saan di kompleks parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan jabatan politik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau materi.

“Mentransaksikan posisi politik untuk hal-hal pragmatis atau materi harus dihindari,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengingatkan kepala daerah agar tidak membebankan kebutuhan pribadi kepada perangkat daerah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bupati atau walikota di seluruh Indonesia sudah mendapatkan gaji atau dana operasional dari negara melalui ketentuan yang sah.

"Sebagai penyelenggara negara, tentunya sudah mendapatkan hak keuangan yang sah melalui gaji maupun dana operasional khusus," ujar Asep.

Asep mengingatkan bahwa membebankan kebutuhan pribadi kepada perangkat desa merupakan tindak pidana korupsi yang bakal diusut lembaganya.

"Sehingga membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum," tambahnya.

Ia juga mengimbau seluruh penyelenggara negara di tanah air agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan wewenang. 

Pasalnya, penyalahgunaan wewenang tersebut acap kali digunakan untuk mengancam perangkat daerah dengan mutasi atau menggeser posisi.

"Selain itu KPK juga menghimbau agar para penyelenggara negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang termasuk dengan menjadikan surat pernyataan sebagai alat untuk mengancam," tuturnya.