Permainan Cukai, Pemalsuan hingga Penyalahgunaan Pita Cukai Masuk Radar Penyidik KPK

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan informasi dugaan permainan oknum terkait pemalsuan maupun penyalahgunaan peruntukan pita cukai sedang ditangani dalam penyidikan.

Plt Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein menyebut, data terkait nama-nama yang berperan dalam praktik tersebut telah masuk dan sedang dianalisis.

“Ini sudah kita masuk juga data atau informasi ke penyidik. Ini juga menjadi bahan di kami,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK dikutip Selasa (14/4/2026).

Ia menyampaikan bahwa beberapa tindakan penyidikan akan dilakukan dalam waktu dekat, terutama terkait sprindik yang masih berjalan untuk pihak penerima.

“Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan melakukan beberapa tindakan penyidikan terkait sprindik yang masih hidup yaitu penerima,” ujarnya.

Taufik menyebut, dugaan penyalahgunaan peruntukan cukai digunakan baik untuk produk linting, kretek, maupun filter. Menurutnya, hal itu juga menjadi perhatian penyidik.

“Artinya cukai yang mestinya itu untuk linting yang kretek dengan yang filter itu beda-beda. Nah itu sudah kita masuk radar di penyidikan,” jelasnya.

“Kita pastikan kita tunggu sama-sama. Nanti kita akan update lagi apabila memang ada pengembangan penyidikan di perkara Bea Cukai,” tegas Taufik.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap impor di Bea Cukai. Salah satunya adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC (P2 DJBC) 2024–Januari 2026 Rizal, Kasubdit Intel P2 DJBC Sisprian Subiaksono, Kasi Intel DJBC Orlando, Pemilik PT Blueray John Field dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri dan Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan dan Kasi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo.

Perkara ini bermula dari kesepakatan pada Oktober 2025 antara Kasi Intel Bea Cukai Orlando Hamonangan, Kasubdit Intel Sisprian Subiaksono, dan pemilik PT Blueray John Field. Kemudian, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, serta Manager Operasional Dedy Kurniawan. Kesepakatan ini diduga mengatur jalur importasi barang ke Indonesia.

Regulasi Kementerian Keuangan menetapkan dua jalur pengawasan barang impor, yakni jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik serta jalur merah dengan pemeriksaan fisik. Pada tahap berikutnya, pegawai Bea Cukai Filar menerima instruksi dari Orlando agar menyesuaikan parameter jalur merah dan menyusun rule set pada angka 70 persen.

Data rule set tersebut kemudian dikirimkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat IKC guna dimasukkan ke mesin targeting. Pengondisian itu membuat barang-barang PT Blueray diduga tidak melewati pemeriksaan fisik sehingga barang palsu, KW, serta ilegal dapat masuk ke Indonesia. Setelah pengondisian tersebut terjadi, berlangsung beberapa pertemuan serta penyerahan uang dari pihak PT Blueray kepada sejumlah oknum DJBC sepanjang Desember 2025 hingga Februari 2026.

KPK menyita barang bukti bernilai Rp40,5 miliar dari kediaman eks Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Rizal, Orlando, PT Blueray, serta lokasi lain. Barang bukti mencakup uang tunai Rp1,89 miliar, USD 182.900, SGD 1,48 juta, JPY 550.000, logam mulia total 5,3 kg setara lebih dari Rp15 miliar, serta jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Rizal, Sisprian, dan Orlando sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a serta huruf b UU 31/1999 jo. UU 20/2021 serta Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo. Pasal 20 serta Pasal 21 UU 1/2023 tentang KUHP. John, Andi, serta Dedy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a serta huruf b dan Pasal 606 ayat 1 UU 1/2023 tentang KUHP.

Budiman Bayu, Rizal, Sisprian, serta Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2021 jo. Pasal 20 serta Pasal 21 UU 1/2023 tentang KUHP.