70-80 Ribu Guru Pensiun Tiap Tahun, Kemendikdasmen: Krisis Harus Segera Diatasi

BeritaNasional.com - Kekurangan guru yang terus bertambah tiap tahun menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan nasional. Di tengah gelombang pensiun puluhan ribu tenaga pendidik, pemerintah mendorong partisipasi semua pihak untuk memastikan ketersediaan guru yang kompeten sekaligus sejahtera.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen di Lampung. Menurut Nunuk, arah kebijakan pendidikan nasional kini berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.

“Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,” ujar Nunuk dalam dikutip, Rabu (14/4/2026).

Namun, di balik visi tersebut, tantangan besar masih membayangi. Setiap tahun, puluhan ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat.

“Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkap Nunuk

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas pada 2026, salah satunya penguatan profesionalisme guru melalui sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik.

“GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,” jelasnya.

Saat ini, capaian sertifikasi guru secara nasional telah melampaui 92 persen. Sementara itu, guru yang belum memenuhi kualifikasi terus didorong melalui program beasiswa pendidikan.

“Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang dinilai masih sangat dibutuhkan di lapangan.

“Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tegasnya.

Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya peningkatan kompetensi guru. Pemerintah, kata Nunuk, mendorong pelatihan berbasis komunitas sebagai solusi kolaboratif. “Kami tidak akan berhenti hanya karena keterbatasan. Pelatihan kita dorong berbasis kelompok kerja guru agar mereka bisa terus belajar secara kolaboratif,” tegasnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga dinilai krusial dalam mempercepat transformasi pendidikan. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” katanya.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, mulai dari kesenjangan akses di wilayah 3T hingga distribusi guru yang belum merata. “Banyak persoalan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Kemendikdasmen untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan,” ujarnya.