Beda dengan Sipil, Ini Alasan Peradilan Militer Terapkan Hukuman Lebih Tegas

BeritaNasional.com - Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menjelaskan makna peradilan militer yang memiliki karakter dasar organisasi dalam sisi pertahanan dan keamanan negara.

Penjelasan itu disampaikan Selamat pada Diskusi Publik dengan judul "MENGAPA PERADILAN MILITER ITU KEJAM?" berlangsung di Assyiik Resto Setu, Cipayung, Jakarta Timur, (Jaktim), Kamis (23/4/2026). 

“Dalam konteks ini, hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” kata Selamat dalam keterangannya dikutip Jumat (24/4/2026).

Sebab, lanjut Selamat, militer bukanlah organisasi biasa. Tetapi telah dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar.

“Berbeda dengan masyarakat sipil yang bekerja dalam ruang toleransi kesalahan, militer justru menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Seorang prajurit, sejak awal, pada dasarnya telah terikat pada kontrak mati sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu,” tegasnya.

Selamat memandang fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem ini, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi.

“Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, maka yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara,” jelasnya.

Di samping itu, Selamat menyebut peradilan militer dalam kenyataannya memberikan hukuman yang lebih berat daripada peradilan umum. Hal itu bisa dilihat dari konteks operasional terhadap pelanggaran yang dilakukan prajurit.

“Contohnya adalah desersi, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin. Dalam hukum sipil, meninggalkan pekerjaan mungkin hanya berujung pada sanksi administratif. Namun dalam militer, tindakan ini dapat membuka celah bagi musuh, bahkan berpotensi mengungkap rahasia strategis,” jelasnya.

Selamat pun menjelaskan salah satu aspek penting hukum militer adalah perbedaan perlakuan antara masa damai dan masa perang. Suatu pelanggaran dianggap berat dalam kondisi normal dapat berubah menjadi kejahatan luar biasa dalam situasi perang. 

“Bahkan pelanggaran disiplin sederhana seperti kelalaian atau keterlambatan dapat berdampak fatal dalam operasi militer. Inilah yang sering kali tidak dipahami oleh publik. Penilaian terhadap hukum militer kerap menggunakan standar sipil, padahal konteks operasionalnya sangat berbeda,” terangnya.

Walaupun Selamat menyadari bagi masyarakat sipil, hukuman kerap tidak proporsional. Namun bagi militer, hukuman adalah bagian dari mekanisme menjaga disiplin, loyalitas, dan keberlangsungan sistem pertahanan negara.

“Ini bukan semata soal keras atau tidaknya hukum, tetapi tentang bagaimana sebuah institusi dirancang untuk menghadapi situasi paling ekstrem yang tidak dihadapi oleh masyarakat sipil,” jelasnya.