Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, DPR Minta KAI Perbaiki Aspek Keselamatan

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani menilai, insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur menjadi alarm serius bagi penyelenggaraan transportasi publik, khususnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aspek keselamatan tidak boleh ditawar dalam operasional transportasi publik.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga. Kejadian ini harus menjadi peringatan keras bahwa aspek keselamatan tidak boleh ditawar dalam operasional transportasi publik," ujar Dewi dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Dewi mengingatkan, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan adanya perbaikan ke depan.

"Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka, mulai dari kronologi hingga faktor penyebab. Ini penting agar langkah evaluasi yang diambil benar-benar menyentuh akar persoalan," ujarnya.

PT KAI sebagai BUMN jangan berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga menempatkan keselamatan dan perlidungan konsumen sebagai prioritas utama.

"BUMN membawa mandat negara. Ketika terjadi insiden yang mengancam keselamatan warga, maka tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk perbaikan sistem dan perlindungan maksimal bagi korban," tegas Dewi.

Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional keselamatan, termasuk sistem pengendalian perjalanan kereta, kesiapan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Komisi VI DPR RI, lanjut Dewi, akan terus mengawal penanganan kasus ini agar berjalan akuntabel, sekaligus memastikan adanya peningkatan standar keselamatan demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami di Komisi VI DPR khususnya fraksi PDI Perjuangan akan menindaklanjuti serius insiden ini agar tidak terulang di kemudian hari," pungkasnya.