Gelar Rapat Evaluasi Kecelakaan Kereta Api, Komisi V: Kita Bukan Cari Siapa yang Salah

BeritaNasional.com - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Dirut PT Kereta Commuter Indonesia. Rapat digelar secara khusus menyoroti kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

"Kami ingin mendapat penjelasan dari pemerintah, dari Menteri Perhubungan, nanti kalau dipandang perlu kita akan minta juga tanggapan dari Direktur PT KAI untuk menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membuka rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Komisi V juga akan menanyakan kepada Korlantas Polri sejauh mana penanganan hukum atas peristiwa kecelakaan Bekasi Timur.

Kepada KAI, Komisi V mempertanyakan sistem perekonomian ketika terjadi masalah. Selain itu, masalah perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjaga.

"Manakala itu terjadi bagaimana sistem mengendalikan situasi? Itu yang ingin kita evaluasi hari ini, Pak. Kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek itu kok tidak bisa dikendalikan sampai menabrak kereta yang sedang berhenti? Apakah sistem yang kita punya hari ini atau kemampuan teknologi yang kita miliki tidak bisa mengendalikan situasi seperti ini? Kita, saya tidak mengerti secara detail soal operasional kereta api, tapi akal sehat kita bisa berpikir Pak. Kalau sistemnya mengalami masalah pastikan jadwal keberangkatan masing-masing kereta ini ketahuan," jelas Lasarus.

Lasarus mengatakan, pihaknya ingin ada perbaikan masalah perkeretaapian ke depan agar kecelakaan tidak terulang. 

Rapat ini bukan untuk mencari siapa yang yang bersalah, tetapi mencari masalah yang terjadi di sistem hari ini.

"Kita bukan mencari siapa yang salah Pak tapi mencari titik lemah ada di mana dari sistem yang kita punya hari ini. Soal siapa yang salah kita serahkan kepada polisi ya, biar polisi yang urus. Kita tidak masuk ke ranah itu, Pak. Kami pimpinan dan seluruh anggota Komisi V sebagai wakil rakyat, wakil suara dari masyarakat pengguna kereta api," ujarnya.

Lasarus juga menegaskan Komisi V siap memberikan dukungan politik anggaran. Ia mempertanyakan apa saja yang menjadi kebutuhan untuk memperbaiki masalah kereta api.

"Itulah kita gunanya kita duduk di sini. Komisi ini bisa memberikan dukungan politik, Pak. Kami dengan segala keterbatasan tentu ya, saya paham Pak Menteri Perhubungan, kami sangat memahami Pak, ruang fiskal Bapak sangat sempit Pak. Kalau sudah bicara lintas sebidang supaya ini tidak berbahaya tentu harus kita tata Pak. Kita bikin underpass kah, kita bikin flyover kah, kita pasang pintu palang dengan penjaga kah dan seterusnya. Prinsip itu aman," kata Lasarus.