Wamenag Upayakan Solusi Terbaik untuk Kesejahteraan Guru Madrasah

BeritaNasional.com - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah atau guru yang berada di bawah naungan Kemenag. Berbagai solusi strategis juga terus diupayakan Kemenag dalam meningkatkan kesejahteraan guru. 

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i saat menutup acara Simposium Guru Nasional 2026 yang dihadiri perwakilan guru madrasah dan PAI dari berbagai daerah di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) misalnya, Wamenag menyampaikan bahwa rencananya dalam waktu dekat akan ada relaksasi kebijakan. Jika surat yang telah disiapkan telah ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali digulirkan.

”Dalam waktu dekat, kami merencanakan adanya relaksasi kebijakan terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, surat keputusannya sudah disiapkan dan jika segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali kita laksanakan,” ujar Wamenag yang dikutip melalui keterangan dari kanal resmi, Kamis (30/4/2026).

Romo Syafi'i juga melaporkan, untuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), penyelesaian TPG Non-ASN lulusan 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) sudah cair 100 persen secara nasional menggunakan anggaran eksisting di daerah. Ia pun memastikan hal ini berlangsung dengan lancar.

Ia menyampaikan, Kemenag pun terus melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala, karena langkah awal untuk menyejahterakan guru dimulai dari validitas data. Menurutnya, Kemenag telah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kewajiban Satu Pintu Data melalui PMA Nomor 7 Tahun 2026.

"Dulu kita memiliki lebih dari 2.600 aplikasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mensinkronkan data sebanyak itu. Saat ini, kita sedang berproses memangkasnya menjadi hanya 20 aplikasi utama," terang Romo Syafi'i.

Mantan Anggota DPR RI berpandangan, langkah tersebut terbukti efektif dalam menata ulang informasi, mulai dari jumlah madrasah, sebaran guru, hingga tenaga pendidik termasuk di lingkungan pesantren. Dengan data yang akurat, kebijakan anggaran dan distribusi kesejahteraan menjadi lebih tepat sasaran.

Wamenag juga meyakinkan para guru bahwa di tengah ketatnya politik anggaran saat ini, fokus Kemenag terhadap nasib guru tidak akan pernah bergeser.

"Yakinlah, konsistensi Kementerian Agama dalam mempertimbangkan kesejahteraan guru tidak pernah menurun. Kami terus mencari solusi terbaik agar harapan kita semua dapat segera terealisasi," tandas Romo Syafi'i.