KPK: Waspadai Oknum yang Mengaku Bisa Mengurus Kasus Bea Cukai

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima informasi soal ada pihak yang mengklaim bisa mengurus perkara di kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi tersebut didapatkan tim di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

“Kami mendapatkan informasi, ada pihak yang mengklaim bisa mengatur serta mengurus perkara penyidikan pada ranah Bea Cukai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Selasa (5/5/2026).

“Informasi ini kami dapatkan di wilayah sekitar Semarang,” tambahnya.

Dirinya lantas memberi imbauan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap oknum yang mengklaim hal tersebut.

“Kami mengimbau pihak terkait atau saksi yang dipanggil agar selalu berhati-hati terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku pegawai KPK yang bisa mengatur perkara,” tegas Budi.

Ia menegaskan seluruh proses penanganan perkara berjalan transparan serta melibatkan tim gabungan.

“Proses penanganan perkara di KPK dilakukan secara terbuka, pengambilan keputusan pimpinan bersifat kolektif kolegial serta melibatkan tim penuntutan, penyidikan, maupun penyelidikan,” jelasnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap impor di Bea Cukai. Salah satunya adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC (P2 DJBC) 2024–Januari 2026 Rizal.

Kemudian, Kasubdit Intel P2 DJBC Sisprian Subiaksono, Kasi Intel DJBC Orlando, Pemilik PT Blueray John Field dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri.

Lalu, Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan dan Kasi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo.

Perkara ini bermula dari kesepakatan pada Oktober 2025 antara Kasi Intel Bea Cukai Orlando Hamonangan, Kasubdit Intel Sisprian Subiaksono, dan pemilik PT Blueray John Field.

Kemudian, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, serta Manager Operasional Dedy Kurniawan. Kesepakatan ini diduga mengatur jalur importasi barang ke Indonesia.

Regulasi Kementerian Keuangan menetapkan dua jalur pengawasan barang impor, yakni jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik serta jalur merah dengan pemeriksaan fisik. 

Pada tahap berikutnya, pegawai Bea Cukai Filar menerima instruksi dari Orlando agar menyesuaikan parameter jalur merah dan menyusun rule set pada angka 70 persen.

Data rule set tersebut kemudian dikirimkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat IKC guna dimasukkan ke mesin targeting. 

Pengondisian itu membuat barang-barang PT Blueray diduga tidak melewati pemeriksaan fisik sehingga barang palsu, KW, serta ilegal dapat masuk ke Indonesia.

 

Setelah pengondisian tersebut terjadi, berlangsung beberapa pertemuan serta penyerahan uang dari pihak PT Blueray kepada sejumlah oknum DJBC sepanjang Desember 2025 hingga Februari 2026.

KPK menyita barang bukti bernilai Rp40,5 miliar dari kediaman eks Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Rizal, Orlando, PT Blueray, serta lokasi lain. 

Barang bukti mencakup uang tunai Rp1,89 miliar, USD 182.900, SGD 1,48 juta, JPY 550.000, logam mulia total 5,3 kg setara lebih dari Rp15 miliar, serta jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Rizal, Sisprian, dan Orlando sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a serta huruf b UU 31/1999 jo. UU 20/2021 serta Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo. Pasal 20 serta Pasal 21 UU 1/2023 tentang KUHP.

John, Andi, serta Dedy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a serta huruf b dan Pasal 606 ayat 1 UU 1/2023 tentang KUHP.

Budiman Bayu, Rizal, Sisprian, serta Orlando turut disangkakan melanggar Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2021 jo. Pasal 20 serta Pasal 21 UU 1/2023 tentang KUHP.