Birokrat ‘Nakal’ Persulit Izin, Prabowo: Kita Tertibkan

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran karena masih menerima laporan adanya birokrat ‘nakal’ yang mencari celah untuk memperoleh keuntungan dengan sengaja mempersulit proses perizinan.

Laporan itu disampaikan Prabowo saat acara penyerahan uang sebesar Rp10,27 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tuturnya.

Padahal, Prabowo menyatakan pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah perizinan. Namun, kenyataannya masih kerap ditemukan birokrat yang sengaja mempersulit melalui peraturan teknis kementerian/lembaga.

Di sisi lain, Prabowo menyebut praktik birokrat ‘nakal’ ini telah banyak dikeluhkan para pengusaha. Sebab, izin yang seharusnya bisa cepat keluar justru terhambat, bahkan hingga bertahun-tahun.

"Mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun," imbuhnya.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satgas khusus dalam rangka mempercepat deregulasi perizinan.

"Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," tutur dia.

"Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia, perizinannya sering lama sekali dan banyak sekali, saudara-saudara sekalian ya. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," sambung Prabowo.