Sebut Ekonomi Tumbuh 35 Persen dalam 7 Tahun tapi Kemiskinan Naik, Prabowo: Kita Harus Introspeksi

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terkait potret kontradiktif perekonomian Indonesia saat ini. Di hadapan para wakil rakyat dan pimpinan lembaga tinggi negara, ketua umum Gerindra ini mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi yang diklaim tinggi selama beberapa tahun terakhir justru berbanding terbalik dengan kesejahteraan riil masyarakat di lapangan.

Sorotan tajam itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Presiden membeberkan data ekonomi Indonesia sebenarnya tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir. Namun, ia heran mengapa angka kemiskinan justru merangkak naik dan daya beli kelas menengah malah babak belur.

“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Prabowo.

Presiden menilai fenomena ganjil ini menjadi bukti nyata adanya persoalan sistemik dalam tata kelola ekonomi nasional yang sudah mengakar selama puluhan tahun. 

Ia blak-blakan mengungkap maraknya praktik culas seperti under-invoicing (pemanipulasian harga instrumen ekspor), transfer pricing, hingga penyelundupan masif yang membuat kekayaan negara bocor ke luar negeri.

Imbas dari kebocoran ini, kapasitas fiskal atau rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tertinggal jauh, bahkan jika dibandingkan dengan sesama negara berkembang.

“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujarnya.

Untuk memberantas mentalitas dan praktik koruptif tersebut, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan fokus melakukan perombakan dan pembersihan di tubuh birokrasi.

“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.

Padahal, dari segi modal dasar, Indonesia merupakan "raksasa" komoditas dunia. Presiden memaparkan nilai ekspor minyak kelapa sawit (CPO) murni Indonesia berhasil menyumbang devisa hingga 23 miliar dolar AS (sekitar Rp391 triliun) sepanjang tahun 2025. 

Belum lagi dari sektor batu bara yang meraup devisa sebesar 30 milar dolar AS (sekitar Rp510 triliun) pada tahun yang sama, ditambah status Indonesia sebagai eksportir terbesar ferro alloy (paduan besi) di dunia.

Ditambah, posisi geografis Indonesia yang sangat strategis karena dilewati jalur perdagangan dunia.

“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” tuturnya.

Sayangnya, potensi besar di lautan itu masih terus dirongrong oleh para penjarah asing karena lemahnya penegakan hukum di wilayah perbatasan maritim.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” cetus Presiden.

Prabowo menegaskan Indonesia harus menyetop ketergantungan pada negara lain, termasuk dalam hal penentuan nilai jual komoditas strategis hasil bumi Nusantara. Ia menuntut Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menjadi penentu harga (price setter), bukan sekadar pengikut harga (price taker).

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tandasnya.