Bareskrim Usut Dugaan Manipulasi Data Ekspor Sawit oleh Perusahaan Eksportir

BeritaNasional.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing yang dilakukan salah satu perusahaan eksportir sawit.

Kasus yang naik ke tahap penyidikan, telah dilakukan penggeledahan di kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara dan gudang perusahaan kawasan pergudangan Laksana, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (29/5/2026).

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan,” kata Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah CPU komputer. Dari situ ditemukan dugaan manipulasi data ekspor untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor sawit atau under invoicing.

Saat ini penyidik masih mendalami seluruh dokumen dan barang bukti yang telah diamankan. Karena ditemukan potensi kerugian negara, karena nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi,” ujar Setyo.

Menurutnya, penyidik juga akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi data ekspor tersebut.

“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” katanya.

Oleh sebab itu, Setyo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di sektor perdagangan dan ekspor komoditas strategis nasional.

“Khususnya terhadap praktik under invoicing dan manipulasi data ekspor crude palm oil (CPO) yang dinilai dapat merugikan negara serta mengganggu tata kelola perdagangan ekspor Indonesia,” tuturnya.