DPR Dorong Audit dan Evaluasi MBG Saat Libur Sekolah

Oleh: Ahda Bayhaqi
Minggu, 14 Juni 2026 | 15:30 WIB
Wapres Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Tombulu, Minahasa, Sulut. (BeritaNasional/Elvis/HO Setwapres)
Wapres Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Tombulu, Minahasa, Sulut. (BeritaNasional/Elvis/HO Setwapres)

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar momentum libur sekolah digunakan untuk mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Charles, program MBG perlu dihentikan sementara selama masa libur sekolah.

Charles menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut adanya potensi pemborosan hingga Rp1 triliun per bulan dalam pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," ucap Charles kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar pemerintah dapat menilai program MBG secara objektif serta memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada.

"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles.

Pemerintah diminta melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, mulai dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, hingga tata kelola pengadaan.

"Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," jelasnya.

"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu, keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," sambung Charles.

Ia mengingatkan bahwa parameter keberhasilan program MBG jangan hanya dihitung dari jumlah penerima manfaat dan besarnya anggaran yang digunakan.

"Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel," kata Charles.

"Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," imbuhnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga diingatkan agar tidak hanya mengejar kuantitas, sehingga penggunaan anggaran negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

"Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar," pungkas Charles.sinpo

Editor: Imantoko Kurniadi
Komentar: