Polisi Sebut Demo BEM UI di Bundaran HI tak Kantongi Surat Pemberitahuan Resmi

BeritaNasional.com -  Aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah mahasiswa dari kampus lain di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) disebut tidak mengantongi surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EPHutagalung menyebut pihaknya hanya menerima dokumen surat pemberitahuan dalam bentuk PDF yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp sebelum aksi berlangsung.

"Pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB, kami menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan aksi dari salah satu mahasiswa UI. Namun saat dilakukan komunikasi lanjutan pada Jumat pagi, pesan tersebut tidak mendapatkan respons," kata Reynold wartawan, Minggu (14/6/2026).

Reynold menjelaskan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengharuskan penanggung jawab kegiatan menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian setempat paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.

"Secara aturan, penanggung jawab aksi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian. Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang kami terima," ujarnya.

Meski demikian, polisi tetap melakukan pengamanan selama aksi berlangsung. Reynold menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kami tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif," ucapnya.

Sebelumnya, mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Aksi sempat diwarnai blokade aparat keamanan yang mengarahkan massa untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR RI.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.