PDIP Awasi Gerak-gerik Jokowi, PSI: Kok Panik?

BeritaNasional.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan PDI Perjuangan tidak perlu panik dengan gerakan Presiden Ketujuh Joko Widodo bersama PSI.

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut akan memantau gerak-gerik Jokowi dan PSI yang berupaya membujuk kader partai berlambang banteng untuk bergabung dengan PSI.

"Jadi, menurut saya, kalaupun panik, ya ndak usah sepanik itulah. Tunjukkan saja kedewasaan dalam berpolitik. Orang itu berada atau tidak berada di dalam satu partai politik kan itu hak privat," ujar Bestari kepada wartawan pada Selasa (16/6/2026).

Bestari mengatakan keberadaan Jokowi bersama PSI membuat banyak pihak berbahagia. Ia menyindir perlakuan PDIP yang memecat Jokowi.

"Nah, jadi kalau pada ujung dari masa baktinya Pak Jokowi itu PDI 'dilepeh' istilahnya atau tidak lagi dipedulikan oleh Pak Jokowi, ya itu haknya Pak Jokowi juga. Kan begitu. Kok dialaskan kepada malah Pak Jokowi itu melanggar konstitusi? Alah, konstitusi partai kok diterapkan ke Presiden Republik Indonesia. Kalau konstitusinya tidak berkesesuaian dengan jabatan seorang presiden, abaikan saja, itu sudah pas itu tindakan itu," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan pihaknya mengawasi gerak-gerik Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi. 

Sebab, ada upaya Jokowi berusaha membujuk kader PDIP di daerah untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu disampaikan Deddy dalam menanggapi kabar Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

"Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," kata Deddy kepada wartawan yang dikutip pada Selasa (16/6/2026).

"Apakah akan berdampak pada PDI Perjuangan? Kita lihat saja nanti karena pemilu masih jauh. Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus menerus berusaha membujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai dan kader," tandasnya.