Soal PDIP Pilih Sikap Penyeimbang, PAN: Jadi Keuntungan Demokrasi

BeritaNasional.com - Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara terkait pilihan sikap PDIP Perjuangan (PDIP) menjadi penyeimbang dalam konstelasi politik pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Jika PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai partai oposisi, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keteranganya pada Jumat (19/6/2026).

Menurut Viva, secara kondisi objektif politik, PDIP tidak masuk sebagai partai pemerintah serta tidak ada kadernya yang menjadi anggota Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

“PAN berpandangan bahwa sikap politik PDIP mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang sebagai mitra kritis pemerintah,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Viva, sikap kritis PDIP adalah sikap yang konstruktif, tidak destruktif dengan mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi kebijakan yang tidak tepat, dan memberikan solusi alternatif kebijakan.

“Jika ada kader PDIP yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, hal itu adalah wajar saja sebagai cerminan dari sikap tegas yang berada di luar pemerintah,” tuturnya.

“PAN menilai situasi politik parlementarian berjalan kondusif sesuai fungsinya. Tentu hal itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, serta kaum netizen, media, dan civil society yang melakukan fungsi kontrol organik dan mandiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjelaskan sikap penyeimbang yang diambil partainya dalam konstelasi politik pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Posisi politik PDI Perjuangan sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi,” kata Ganjar kepada wartawan pada Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, penyeimbang bukanlah sikap abu-abu atau politik dua kaki. Sebab, partainya akan senantiasa mendukung pemerintah selama kebijakannya berpihak kepada rakyat dan kritis apabila tidak sesuai kepentingan rakyat.

“Jadi, tidak ada istilah abu-abu. Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan bukan oleh substansi kebijakan,” tegasnya.

“Parlemen bukan soal ikut pemerintah atau melawan pemerintah. Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca,” paparnya.