Pramono dan Ketua KPK Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Simbol Kampanye Antikorupsi di Ruang Publik

BeritaNasional.com -  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meresmikan Halte Setiabudi Integritas Jakarta Selatan.

Peresmian nama halte itu disebut sebagai bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan KPK untuk menghadirkan pesan antikorupsi di ruang publik yang setiap hari digunakan masyarakat.

Pramono mengatakan penamaan halte Setiabudi Integritas dan halte Integritas 1 menjadi bagian dari komitmen kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK. 

Menurut dia, ruang publik seperti halte dan kawasan pedestrian dapat menjadi medium untuk menanamkan pesan integritas kepada warga.

“Hari ini bersama dengan Bapak Ketua KPK, kita baru saja meresmikan Halte Setiabudi Integritas menjadi nama tempat ini, dan juga nanti ada halte kecil menjadi Halte Integritas 1," ujar Pram di kawasan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2026). 

"Inilah sebagai komitmen kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tambahnya.

Ia menyebut kawasan jalan Rasuna Said Jakarta Selatan yang telah ditata ulang itu diharapkan menjadi landmark baru Jakarta. 

Penataan koridor sepanjang 3,8 kilometer tersebut, kata Pramono, dilakukan setelah pembongkaran 109 tiang monorel dan kini juga ditetapkan sebagai lokasi car free day setiap Minggu pukul 05.30 hingga 09.00 WIB.

“Saya yakin jalan ini akan menjadi landmark baru bagi Jakarta karena semua orang melihat sekarang jauh menjadi lebih tertata, lebih rapi,” ujarnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai penamaan Halte Setiabudi Integritas menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun budaya antikorupsi. 

Ia menekankan integritas tidak hanya dibangun dari ruang rapat atau ruang kerja, tetapi juga bisa ditanamkan melalui ruang-ruang publik yang menjadi titik aktivitas warga.

“Saya menyoroti khususnya masalah naming right atau penamaan Halte Setiabudi Integritas. Ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi, komitmen, dan kerja sama yang luar biasa antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemprov DKI Jakarta,” kata Setyo.

Menurut Setyo, halte dan ruang transit merupakan tempat masyarakat berinteraksi setiap hari, sehingga bisa menjadi sarana untuk menyebarkan pesan perilaku antikorupsi. 

“Integritas itu tidak hanya berangkat dari ruang rapat, tidak hanya berangkat dari ruang kerja saja, tetapi juga bisa kita mulai dari jalan raya,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyampaikan penataan Jalan Rasuna Said dilakukan dengan dukungan sejumlah pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, karena sebelumnya terdapat persoalan hukum lama yang harus diselesaikan. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengumumkan kebijakan keringanan pajak 50 persen untuk tontonan film nasional sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota sinema.