DPR Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran, Minta Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

BeritaNasional.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyambut positif langkah perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat meredakan ketegangan sekaligus mengurangi tekanan terhadap pasar energi internasional yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami volatilitas.

"Setiap kali terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, harga minyak dunia hampir selalu merespons dengan kenaikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga langsung membebani masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, setiap langkah menuju perdamaian tentu patut diapresiasi," ujar Ratna dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Namun, menurutnya, kesepakatan damai tersebut tidak serta-merta menjamin harga minyak dunia turun secara signifikan.

Karena itu, pemerintah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada perkembangan global. Diperlukan kebijakan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan.

"MoU ini memang dapat meredakan sentimen negatif pasar dan berpotensi menahan laju kenaikan harga minyak. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada perkembangan global. Ketahanan energi nasional harus dibangun dari dalam negeri melalui kebijakan yang kuat dan berkelanjutan," ucapnya.

Ratna menilai pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat strategi stabilisasi energi nasional.

Salah satu langkah penting adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik, mempercepat pembangunan infrastruktur energi, serta memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada impor.

"Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Ketika harga minyak naik, APBN tertekan dan masyarakat ikut menanggung dampaknya. Sebaliknya, ketika situasi global mulai membaik, pemerintah harus memanfaatkan ruang tersebut untuk memperkuat cadangan energi nasional dan mempercepat reformasi sektor energi," tegasnya.

Lebih lanjut, Ratna juga mendorong pemerintah memperkuat cadangan strategis minyak nasional agar Indonesia memiliki bantalan yang cukup ketika terjadi gangguan pasokan maupun lonjakan harga di pasar internasional.

"Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif. Kita memerlukan cadangan energi yang kuat, diversifikasi sumber energi, dan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak geopolitik dunia," katanya.

Ratna menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar mampu memberikan kepastian pasokan, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

"Perdamaian internasional tentu membawa harapan positif bagi pasar energi global. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menerjemahkan momentum tersebut menjadi kebijakan konkret yang melindungi masyarakat, menjaga daya beli, dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia," pungkasnya.