Pansus Konflik Agraria Terima Aspirasi, Janji Bakal Identifikasi Masalah

BeritaNasional.com - Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI menggelar audiensi dengan Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN Knara) dan masyarakat adat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rapat Pansus dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman dan Abdul Kharis Almasyhari.

"Tentu yang pertama ucapan terima kasih ini kepada Bapak, Ibu, ini dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria. Ini yang koordinator lapangannya ada Ibu Wahidah Baharudin ya, dan Septian, Patih ada ya, dan yang lain-lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Nah, tentu kami dari DPR ingin mendengarkan," ujar Saan saat rapat Pansus.

Salah satu aspirasi disampaikan Ketua Adat Dusun Tanah Menang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam pemaparan disapa masalah wilayah perkampungan Suku Anak Dalam yang telah berdiri sejak sebelum zaman penjajahan terancam tergusur akibat penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). 

Dampak masalah agraria ini, masyarakat adat dari Suku Anak Dalam mengalami kesulitan ekonomi sampai akses pendidikan.

Sementara perwakilan petani dari Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Petani bernama Wayan bercerita mengenai konflik agraria yang tidak selesai dengan korporasi PT Laju Perdana Indah (LPI). 

"Saya selaku petani Pak, khususnya di Desa Mulya Jaya dan Campang Tiga Ulu, itu berkonflik dengan PT Laju Perdana Indah. Itu berpuluh-puluh tahun, Pak, berpuluh-puluh tahun itu konfliknya ndak selesai-selesai. Bahkan masyarakat diadu dengan pam swakarsa perusahaan," ucapnya.

Ia mendesak agar Kementerian ATR/BPN mencabut HGU perusahaan terkait. Masalah ini juga telah dibahas bersama Komisi II DPR.

"Saya pernah ikut rapat di Komisi II DPR RI. Ini Pak ada keputusannya, ini ada Dirjen yang teken juga di situ menurut saya, Dirjen itu juga sebagian dari kementerian. Ini mendesak, mendesak ATR/BPN segera mencabut HGU PT LPI, Pak," ucapnya.

"Mohon didampingi kami di lapangan, jangan diadu lagi kami dengan aparat, baik itu polisi, tentara, apalagi pam swakarsa. Kami ndak akan mundur Pak menghadapi Pam Swakarsa, tapi kalau dengan polisi kami takut karena itu alat negara," lanjut Wayan.

Mendengar aspirasi tersebut, Saan menjamin DPR akan menampung seluruh tuntutan.

"Nah, kami juga sudah mendapatkan bahan yang terkait dengan tuntutan dan juga rincian dari berbagai persoalan yang ibu-bapak sampaikan.Baik di daerah Jambi tadi Suku Anak Dalam, maupun yang ada di Riau, dan juga di tempat-tempat lain," ucapnya.

Pansus akan mengidentifikasi satu persatu masalah yang disampaikan dalam forum ini.

"Nah, karena ini lintas komisi dan lintas institusi baik lembaga maupun kementerian, maka nanti ini akan ditangani secara khusus oleh tim Pansus nanti. Tim Pansus Tanah akan coba nanti mensinkronkan apa yang ibu-bapak sampaikan," pungkasnya.