Kapolri, Panglima TNI hingga Jaksa Agung Kompak Berpegangan Tangan di Harkopnas

BeritaNasional.com - Kekompakan para pimpinan lembaga pemerintah sempat menyita perhatian di balik gelaran acara peringatan puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Sempat terabadikan lewat momen lima pimpinan lembaga yakni; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; Jaksa Agung ST Burhanuddin; Menko Polkam, Djamari Chaniago; dan Kepala BIN Muhammad Herindra yang kompak berpegangan tangan.

Momen ini menjadi menarik, memiliki makna kekompakan antara pemimpin lembaga negara di tengah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Terlihat kelimanya hadir dengan busana batik, dalam acara Harkopnas. Di mana, dari acara tersebut turut dihadiri sejumlah menteri pada Kabinet Merah Putih, disertai Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pidato.

Sekadar informasi, Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya telah memutuskan melimpahkan kasus tiga objek perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tiga kasus korupsi menyangkut tata kelola batu bara yang memicu blackout, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, serta korupsi penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta (CBS) kepada PT Krakatau National Resources (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel 2020–2025 menjerat Advokat Don Ritto dan Mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Sikap Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Menurutnya, setiap penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Djamari menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya, agar penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, berjalan efektif.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," tegas Menko Polkam, seperti dikutip dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Djamari menegaskan proses hukum harus berjalan secara independen tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.

Terkait maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi, ia meminta masyarakat melihat perkembangan tersebut secara proporsional.

Menurutnya, banyaknya perkara yang terungkap mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, bukan berarti praktik korupsi semakin meningkat.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.