Komisi V DPR Desak Menteri PU Hentikan Kegaduhan

BeritaNasional.com - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo fokus bekerja dan tidak membuat polemik yang menjadi sorotan publik. Syafiuddin menilai menteri PU lebih sering menjadi sorotan karena kontroversi daripada kinerja.

Beberapa masalah Menteri PU yang menjadi sorotan adalah pencopotan Direktur Jenderal yang dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang menyeret nama anggota keluarga hingga akhirnya dibatalkan, sampai mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU yang memicu berbagai spekulasi.

"Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam melakukan pembinaan organisasi. Namun ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," ujar Syafiuddin, Kamis (16/7/2026).

Sementara itu, Kementerian PU sedianya memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Maka seluruh pimpinan kementerian seharusnya kerahkan tenaga untuk mempercepat penyelesaian program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain fokus pada pekerjaan, Syafiuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU. Menurutnya, suasana kerja yang harmonis menjadi modal utama agar seluruh jajaran dapat bekerja secara optimal.

"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," ujarnya.

Syafiuddin menambahkan, seorang menteri bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi figur yang mampu membangun semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh bawahannya.

"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," tegasnya.

Komisi V DPR RI, lanjut Syafiuddin, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," tandas Syafiuddin.