Skema Pembiayaan Haji 2027 Tetap 60:40, Usulan BPIH Diserahkan ke DPR

BeritaNasional.com - Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 atau 1448 Hijriah dengan menyusun tahapan pelaksanaan, skema pembiayaan, dan peningkatan kualitas layanan jemaah.

Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta rinciannya juga telah diserahkan kepada DPR RI sebagai bagian dari persiapan awal.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan kepada DPR RI,” kata Kurnia.

Kurnia mengatakan, pemerintah tetap mengusulkan komposisi pembiayaan haji sebesar 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah.

“Meringankan beban riil jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi,” ujar Kurnia.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis untuk penyelenggaraan haji 2027. Langkah tersebut mencakup perencanaan berdasarkan asumsi kuota, penguatan pemeriksaan istithaah kesehatan, penyusunan skema pendanaan kekurangan biaya penerbangan, percepatan negosiasi layanan dengan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah), hingga percepatan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) yang mendukung penyelenggaraan haji.

Pemerintah juga akan memperketat pemeriksaan kelayakan kesehatan (istithaah) bagi calon jemaah guna menekan angka kesakitan dan kematian selama berada di Tanah Suci. Pelatihan bagi petugas haji di tingkat pusat maupun daerah turut diperkuat.

“Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah (istithaah) akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci,” ucap Kurnia.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan di Arab Saudi, menyempurnakan tata kelola penyembelihan hewan dam, serta meningkatkan kualitas layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi jemaah.

Lebih lanjut, Kurnia menyebut pembenahan tata kelola layanan di Mina akan terus dilakukan dengan memastikan penggunaan kuota haji sesuai ketentuan serta menjalankan proses pengadaan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” tandasnya.