Cak Imin: Prabowonomics Perlu Diwujudkan dengan Peninjauan Kembali 108 Undang-Undang

BeritaNasional.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, Prabowonomics sebagai ekonomi konstitusi harus diwujudkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran berpihak kepada masyarakat.

Agenda utama yang perlu ditindaklanjuti adalah meninjau kembali dan revisi 108 undang-undang yang dinilai belum sejalan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konsitusi.

"Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," ujar Cak Imin dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).

Sejumlah undang-undang yang perlu ditinjau kembali adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta berbagai produk hukum lain yang dinilai bertentangan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.

Agenda kedua, adalah memperkuat politik anggaran yang tepat sasaran sebagaimana telah mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, APBN harus lebih diarahkan pada program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil agar tidak lagi harus mempertaruhkan keselamatan saat berangkat ke sekolah, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat sebagai prioritas penggunaan anggaran negara.

"Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi," ujar Cak Imin.

Menurutnya, melalui pembenahan regulasi dan penguatan belanja negara yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, konsep Prabowonomics dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang selaras dengan amanat konstitusi dan mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.