China Kritik Bantuan Militer AS ke Taiwan

BeritaNasional.com - Pemerintah China mengkritik keras pengesahan paket bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Taiwan karena dinilai melanggar prinsip "Satu China".

"China dengan tegas menolak AS mengesahkan undang-undang paket bantuan militer yang berisi konten negatif terhadap China. Kami telah mengajukan protes serius ke AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.

Dikutip dari Antara, Presiden AS Joe Biden menandatangani paket bantuan perang untuk Ukraina, Israel, Taiwan dan Indo-Pasifik senilai total 95 miliar dolar AS pada Rabu (24/4/2024) setelah undang-undang itu disepakati Kongres AS.

Paket bantuan tersebut terdiri atas 61 miliar dolar AS bantuan perang untuk Ukraina, 26 miliar dolar AS dialokasikan bagi Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza dan 8 miliar dolar AS untuk Taiwan serta sekutu AS di wilayah Indo-Pasifik guna menghadapi ancaman yang semakin meningkat.

"Paket ini sangat melanggar kedaulatan China. Hal ini mencakup bantuan militer dalam jumlah besar ke Taiwan, yang secara serius melanggar prinsip 'Satu China; dan tiga komunike bersama China-AS, serta mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," tambah Lin Jian.

Undang-undang tersebut menurut Lin Jian juga meremehkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan sehat dengan secara sengaja menyerang perusahaan-perusahaan negara lain atas nama "keamanan nasional" yang kembali menunjukkan sifat hegemonik dan intimidasi AS.

"AS menganjurkan sanksi terhadap China dengan mengabaikan besarnya upaya yang telah dilakukan China untuk membantu AS mengatasi krisis fentanil," ungkap Lin Jian.

Undang-undang tersebut juga mengancam akan menerapkan sanksi sepihak dan yurisdiksi jangka panjang atas hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Iran berdasarkan kerangka hukum internasional yang dapat menciptakan hambatan serius bagi kerja sama China-AS di bidang terkait.

"Kami mendesak AS untuk menghormati kepentingan dan keprihatinan utama China dan tidak menerapkan pasal-pasal negatif mengenai China. Jika tidak, China akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan kami," tegas Lin Jian.