Menteri PPPA: Pimpinan Daerah Ujung Tombak Pengampu Isu Perempuan dan Anak

BeritaNasional.com - Statistik Indonesia 2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 lalu mencatat penduduk Indonesia mencapai 275,7 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari 139,3 juta orang laki-laki dan 136,3 juta orang perempuan atau 50% dari total penduduk.  

Jumlah perempuan yang hampir berimbang dengan laki-laki memberi peluang besar meningkatnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Peluang bagi perempuan di Indonesia menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada kenyataannya masih banyak tergantung oleh pemimpin daerah. 

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah kementerian koordinasi dan bukan kementerian teknis sehingga dalam bekerja kami mengutamakan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan stake holders lain. Lalu siapa yang mengendalikan kebijakan terdekat dengan pusat untuk kepedulian isu perempuan dan anak, tidak lain adalah pemerintah daerah. Ujung tombaknya adalah para pemimpin daerah, yaitu gubernur, bupati dan walikota. Jadi untuk setiap peluang, kesempatan perempuan untuk bisa berkembang dan terlibat aktif dalam pembangunan tidak terlepas dari kemauan dan motivasi para pimpinan daerah beserta para pejabatnya,” ujar Menteri PPPA di depan para peserta dialog dalam Seminar Perempuan dan Kebangsaan yang digelar di Rumah Kebangsaan dan Kebhinnekaan Pasraman Satyam Eva Jayate di Denpasar, Bali.

Menteri PPPA menyebutkan, masih banyak perempuan di Indonesia yang harus berjuang keras mewujudkan mimpinya sebagai perempuan yang dapat memberdayakan dirinya sendiri.

“Saat pandemi saya jadi lebih terbuka melihat kenyataan bahwa masih sangat banyak perempuan yang harus berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya, seperti contohnya para perempuan yang tinggal di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Kita yang memiliki banyak kesempatan yang terbuka lebar selayaknya bisa saling mendukung sesama perempuan, membantu yang belum mandiri dan saling melindungi. Hal ini yang mendorong Kemen PPPA untuk mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Bergerak membantu perempuan dimulai dari akar rumputnya dulu dan implementasinya juga mempertimbangkan kearifan lokal. Saya berharap desa-desa model DRPPA dapat mendampingi dan melakukan replikasi pada desa-desa sekeliling mereka,” terang Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga berbagi pengalaman selama menjalankan tugas sebagai Menteri. Menurutnya mengurus perempuan dan anak di seluruh Indonesia harus mempertimbangkan konteks budaya setempat. 

Menteri PPPA memberikan contoh pada saat turun langsung melakukan pendekatan untuk penyelesaian kasus kawin tangkap di Sumba dan budaya perkawinan anak. Menteri PPPA melihat bahwa budaya tidak statis dan budaya yang salah dipersepsikan hendaknya dikembalikan pada tujuan semula.

Sementara itu, anggota DPD RI, Niluh Djelantik  menyatakan sesama perempuan harusnya menyadari bahwa mereka tidak sendiri.

“Saya paham tugas para perempuan itu berat, dibebani banyak tugas. Namun satu hal yang harus disadari bersama, setiap perempuan itu bermakna, dimulai dari rumah, suara perempuan harus didengar dimulai dari rumah. Ibu adalah sumber kehidupan. Ingat di Bali saat ini ada 2,3 juta perempuan yang menjadi ujung tombak di keluarga masing-masing. Saat ini suara perempuan di Bali semakin memiliki dampak besar. Ini bukan semata tentang kesetaraan gender tetapi tentang bagaimana para perempuan harus bersatu. Kita para perempuan bisa menjaga dan melindungi tanah di Bali bersama-sama,” tegas Niluh Djelantik.