Kekurangan Perumahan, Australia Ubah Kantor Kosong Jadi Rumah

BeritaNasional.com - Wali Kota Adelaide percaya bahwa krisis perumahan dapat diatasi jika ruang-ruang kantor yang kosong diubah menjadi apartemen. Namun para ahli mengatakan langkah itu mungkin lebih mahal dibandingkan membangun tempat tinggal baru.

Penduduk di Adelaide, Australia, sudah terbiasa melihat ruang-ruang kantor yang kosong. Mereka menilai situasi itu ironis.

Sementara gedung perkantoran baru bertumbuhan di pusat kota, banyak penduduk kesulitan menemukan tempat tinggal. Harap maklum, pasar penyewaan tempat tinggal di Adelaide termasuk salah satu yang paling ketat.

Wali Kota Adelaide Jane Lomax-Smith prihatin atas kondisi itu. “Meskipun membangun gedung baru merupakan hal yang baik, rasanya sangat disayangkan jika kita tidak mengurus properti lama yang sudah ada," kata Lomax-Smith.

Menurut Dewan Properti Australia, hampir satu dari lima kantor di Adelaide sekarang ini tidak digunakan.

Dalam proses yang disebut menggunakan kembali dengan penyesuaian, Wali Kota Adelaide Lomax-Smith mengusulkan agar beberapa kantor kosong diubah menjadi apartemen dan digunakan sebagai tempat tinggal. Ia telah mengidentifikasi sekitar 150 bangunan yang menurutnya berpotensi untuk diubah.

Pemerintah Australia Selatan mengatakan akan memberi kebebasan kepada dewan tersebut.

“Ada beberapa hambatan dalam upaya tersebut, namun itu bukan hambatan pemerintah, melainkan hambatan teknis dan fisik atau hambatan keuangan," kata Menteri Perencanaan Australia Selatan Nick Champion.

Dikutip dari VOA, Rabu (29/5/2024), namun para ahli memperingatkan bahwa mengubah ruang kantor menjadi apartemen tidaklah mudah.

“Tantangan yang sangat besar adalah menemukan gedung perkantoran yang tepat untuk diubah, gedung yang memiliki ketinggian ruang yang pas, gedung yang tidak terlalu dalam dan cukup ramping, serta gedung yang berada di lokasi yang tepat," kata Profesor Philip Oldfield dari University of New South Wales.

Dewan Properti mengatakan bahwa mengubah kantor menjadi tempat tinggal menimbulkan lebih banyak hambatan peraturan. Biayanya pun lebih tinggi bagi pengembang