Wapres Ma'ruf Amin Berharap Papua Selatan Jadi Sentra Pangan Nasional lewat RIPPP

BeritaNasional.com - Pemerintah telah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan RIPPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua.

Hal tersebut dikatakannya saat meresmikan Pencanangan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan di Ballroom Sakil B Swiss-Belhotel, Jalan Raya Mandala Nomor 53, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

“Dalam kerangka RIPPP, kita akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia,” ujar Wapres.

Selain itu, dengan adanya bermacam destinasi wisata potensial di Papua Selatan, Wapres menekankan bahwa RIPPP juga akan mengawal berbagai destinasi wisata tersebut agar menjadi destinasi wisata kelas dunia.

“Pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Boven Digul dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia,” tegasnya.

Lebih jauh, Wapres menerangkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Papua, yang salah satunya melahirkan Provinsi Papua Selatan, merupakan agenda strategis pemerintah. Untuk itu, kebijakan ini harus terus dikawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun antara pemangku kepentingan lainnya.

“Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP),” ujarnya.

Melalui BPP, lanjut Wapres, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua.

“Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan,” ungkapnya.

Hadirnya Provinsi Papua Selatan, yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, tutur Wapres, akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah, serta mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan.

“Sebagai provinsi baru, tentu banyak hal yang harus segera dilakukan. Untuk itu, pemerintah akan terus mengawal langkah-langkah konsolidasi pembangunan untuk Provinsi Papua Selatan ke depannya,” tandasnya.