Upaya Perempuan Afghanistan Perjuangkan Hak-haknya di Bawah Kekuasaan Taliban

Oleh: Dyah Ratna Meta Novia
Rabu, 17 Juli 2024 | 06:00 WIB
Perempuan Afghanistan perjuangkan hak-haknya (Foto/Pixabay)
Perempuan Afghanistan perjuangkan hak-haknya (Foto/Pixabay)

BeritaNasional.com - Setiap pekan sejumlah kelompok perempuan mengadakan aksi damai terhadap ketimpangan gender di Afganistan. Para perempuan itu ingin membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-hak sipil dan demokrasi.

Para perempuan itu mendirikan organisasi Gerakan Sabtu Ungu di Ibu Kota Kabul sejak Taliban berkuasa pada 2021. 

"Saat ini kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri,” kata Maryam Maroof Arvin, salah satu pendiri Gerakan Sabtu Ungu.

Sebagai aktivis perempuan, Arvin tidak mau menyerah begitu saja. Ia tak mau membiarkan kaum wanita dalam keterpurukan dan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Ia terus mengedukasi perempuan harus memperjuangkan hak-haknya.

Bahkan kelompoknya secara diam-diam mengajar anak-anak perempuan di rumahnya sejak mereka tidak diperbolehkan bersekolah.

Sejak Taliban berkuasa hampir semua organisasi bantuan internasional telah meninggalkan negara tersebut. Apalagi Taliban secara sistematis memang melanggar hak-hak perempuan di sana.

Sejak Agustus 2021, Taliban memperkenalkan serangkaian undang-undang dan kebijakan yang mengabaikan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan di seluruh negeri. Karyawan perempuan dipulangkan, sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup, dan perempuan dilarang belajar di kampus-kampus.

Arvin sangat marah kepada PBB karena tak bisa berbuat apa-apa bagi perempuan di negaranya.

"Pertemuan di Doha, PBB mengupayakan pembicaraan dengan Taliban untuk membuka jalan bagi pengakuan kekuasaan Taliban di Afganistan. Namun dengan melakukan hal itu, sama saja mereka mengabaikan rakyat Afganistan dan khususnya perempuan,” ujar Arvin.

Dengan inisiatif PBB, perwakilan Taliban pekan lalu membahas masa depan Afganistan dengan diplomat dari 25 negara bagian dan organisasi internasional di Doha. 

Dikutip dari DW, sebelum pertemuan di Doha dimulai, Juru Bicara Taliban Sabihullah Mujahid mengatakan, isu hak-hak perempuan merupakan masalah internal di Afganistan dan tidak akan menjadi isu di Doha. Negara-negara wajib mengakui budaya Afganistan.

"Pertemuan itu merupakan upaya Taliban diakui di dunia internasional. Tujuannya agar Taliban bisa hidup damai dengan tetangganya dan mematuhi hukum internasional, Piagam PBB, dan hak asasi manusia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik Rosemary DiCarlo.

Sementara itu, salah satu pendiri Gerakan Sabtu Ungu, Maryam Maroof menambahkan, perempuan berada di garis depan dan tak boleh diabaikan.

"Kami berkomitmen terhadap pemerintahan yang sah, demokratis, dan inklusif. Dan kami harus menerima bahwa kami tidak dapat mengandalkan mereka yang menggunakan hak asasi manusia sebagai sarana untuk membuat nama mereka terkenal,” kata Maroof.
 sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: