Warga Ukraina Ingin Berdamai tapi Tolak Syarat Putin

BeritaNasional.com - Selama ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak segala perjanjian dengan Rusia. Apalagi Rusia meminta sejumlah wilayah Ukraina masuk ke wilayah Rusia.

Zelensky namun akhir-akhir ini sering mengatakan, perwakilan Rusia harus menghadiri pertemuan puncak perdamaian kedua yang akan diadakan Ukraina pada November mendatang.

Lembaga survei Ukraina, Razumkov Center menjelaskan hasil jajak pendapat, sekitar 44% warga Ukraina yakin ini saatnya pembicaraan resmi antara Kiev dan Moskow. Sekitar 35% percaya tidak ada alasan untuk memulai perundingan perdamaian, dan 21% masih ragu-ragu.

Hasil jajak pendapat menunjukkan, warga Ukraina menentang persyaratan yang ditetapkan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini untuk mengakhiri perang. 

Hampir 83% responden menolak penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Lalu sekitar 84% menentang penyerahan wilayah tersebut kepada Rusia. Sebanyak 77% menentang pencabutan seluruh sanksi Barat terhadap Rusia.

Ketika ditanya apa syarat minimum untuk membuat perjanjian damai dengan Rusia, lebih dari 51% mengatakan, Ukraina harus dibebaskan dari pasukan pendudukan Rusia dan tetap berada dalam batas negaranya dari tahun 1991.

Dikutip dari DW, kemudian hampir separuh warga Ukraina 46% percaya bahwa tidak ada salahnya menolak wajib militer. Hanya 29% yang berpendapat sebaliknya, sementara 25% ragu-ragu.

"Hal ini menunjukkan rasa frustrasi masyarakat. Dalam kondisi perang, masyarakat tidak tahu prospek apa yang mereka dan negara miliki, " kata Ilmuwan  Politik dan Pendiri Platform Nasional untuk Ketahanan dan Kohesi Sosial Oleh Saakyan.

"Kita dalam perang yang panjang, dan baik pihak berwenang maupun elit tidak memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana mereka harus hidup di Ukraina dalam kondisi perang permanen atau ancaman perang,” ujar Saakyan

Saakyan mengatakan, masyarakat Ukraina khawatir dengan segala hal yang ditunda sampai perang usai.

Ihor Reiterovich dari Universitas Nasional Taras Shevchenko di Kiev minta agar pemerintah membuka dialog terbuka dengan masyarakat tentang masa depan. Ini perlu dilakukan agar Pemerintah Ukraina dalam membuat keputusan soal perang mendapatkan dukungan dari masyarakat.