PKB Desak Ketum dan Sekjen PBNU Dicopot, Ini Penyebabnya!

Oleh: Ahda Bayhaqi
Selasa, 30 Juli 2024 | 18:02 WIB
Waketum PKB Jazilul Fawaid. (BeritaNasional/Panji Septo).
Waketum PKB Jazilul Fawaid. (BeritaNasional/Panji Septo).

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dicopot. Sebab kedua tokoh tersebut dinilai membuat kisruh antara PBNU dan PKB.

Masalah itu bermula dengan wacana PBNU membentuk Pansus PKB. Kemudian, PBNU mengirim utusan untuk menyelesaikan masalah dengan PKB yang dinilai kerap menyerang PBNU.

"Yang membuat kisruh itu berhentikan. Yang membuat kisruh, berhentikan. Karena tidak sesuai dengan standar moral al-sunnah wal-jama'ah. Tidak sesuai dengan standar moral ulama. Membuat pernyataan yang kisruh-kisruh," ujar Jazilul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

PKB menegaskan tidak punya masalah dengan PBNU. Bahkan PKB menghormati sikap PBNU yang membuat jarak dengan partai politik.

Jazilul mengatakan, PKB tidak pernah menyerang PBNU. Malah PKB membantu Nahdlatul Ulama dengan meningkatkan kursi partai di parlemen.

"Di mana menyerangnya justru? PKB membantu PBNU membantu Nahdlatul Ulama secara frontal. Dengan menaikkan kursi PKB secara frontal di seluruh Indonesia. Itu dong caranya melihat. Begitu dong caranya ulama melihat. Begitu dong caranya ulama menghargai. Bukan malah menganggap PKB menyerang frontal. Siapa? Gak ada. Gak ada," kata Jazilul.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya. Misalnya Gus Yahya Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi. Mengganggu. Apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui," tegasnya.

PKB pun menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh PBNU. PKB menolak upaya pengambilalihan yang menghilangkan kedaulatan partai.

"Jadi yang kedua bahwa PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapapun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," kata Jazilul.sinpo

Editor: Harits Tryan Akhmad
Komentar: