Penambahan Kementerian Masih Proses Simulasi, Bakal Selesai H-7 Pelantikan Prabowo-Gibran

BeritaNasional.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap penambahan jumlah kementerian masih disimulasikan. Dengan begitu, penambahan jumlah kementerian menjadi 44 belum final.

"Nah, jumlah itu ada yang bilang 44. Ada yang bilang 42. Ada yang bilang 40. Kami masih melakukan simulasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, perubahan itu bakal terus terjadi karena masih disimulasikan.

Dia memprediksi nomenklatur kementerian dan para menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto selesai H-7 atau H-5 pelantikan.

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru final H-7 atau H-5 atau mungkin begitu," kata wakil ketua DPR tersebut.

Sementara itu, jumlah kementerian tersebut ditambah untuk mengoptimalkan kerja pemerintahan dan memenuhi janji kampanye.

"Penambahan kementerian itu untuk mengoptimalkan tugas-tugas kementerian dan memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di astacita dan program aksi yang kemarin dilakukan saat kampanye," ungkap Dasco.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendengar isu bahwa jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto ditambah menjadi 44. 

Menurut dia, penambahan kementerian dimungkinkan karena UU Kementerian Negara telah merevisi jumlah kementerian.

"Karena dari 34 (menteri) menjadi 44. Mudah-mudahan, kawan-kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif," ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia mendengar ada penambahan kementerian di era Prabowo sekitar 44 kementerian.

"Ya, mungkin sekitar itu (44 kementerian)," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas memastikan Prabowo akan menambah jumlah kementerian dari 34. Peluang itu terbuka dengan adanya revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang memberikan kewenangan presiden mengatur jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi, penambahan iya," kata menteri perdagangan ini.