Pemprov DKI Perkuat Jiwa Antikorupsi dan Ciptakan Pemerintahan yang Baik

BeritaNasional.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkomitmen memperkuat jiwa antikorupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, salah satunya, Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut diungkapkan Heru Budi saat menghadiri pameran kinerja Kejaksaan dengan tema "Modern Humanity Educative dan Accessibility" di Terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/9/2024).

Heru menjelaskan salah satu inisiatif utama dalam sinergi ini adalah program edukasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta bahaya praktik yang melanggar hukum, termasuk judi online. 

Melalui program Jaksa Mengajar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan, ASN tidak hanya didorong untuk memahami bahaya korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membentengi diri dari kegiatan ilegal.

"Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait judi online kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan edukasi kepada sesama warga mengenai bahayanya," ujarnya yang dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Pemprov DKI Jakarta juga aktif melakukan kampanye antikorupsi melalui berbagai media, termasuk media sosial, guna menyebarluaskan kesadaran akan dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.

"Sekarang ini, permasalahannya, judi online terkamuflase. Dia tidak semata-mata seperti judi online pada puluhan tahun lalu. Sekarang terkamuflase dengan permainan online yang sangat singkat dengan janji menggiurkan, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini tidak disadari oleh para pelajar dan tidak diketahui oleh masyarakat," terangnya.

Dilihat dari sisi penegakan hukum, Heru menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah. 

Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia menerangkan, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya. 

Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan lainnya.

"Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance. Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," ucapnya.