Tidak Hanya Dana Rp 200 Juta, Ridwan Kamil Juga Naikkan Insentif Pengurus RT-RW

BeritaNasional.com -  Pasangan calon nomor urut 1 Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido), berkomitmen untuk meningkatkan insentif bagi pengurus RT dan RW guna mendukung program-program di tingkat akar rumput.

“Dalam kaitan dengan desentralisasi anggaran RW, penghasilan pengurus RT-RW yang bekerja keras luar biasa akan kita naikkan," kata RK kepada wartawan, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

RK menjelaskan bahwa pengurus RT dan RW merupakan ujung tombak dalam menjalankan program-program yang murni berasal dari rakyat.

"Merekalah yang menjadi ujung tombak untuk program-program pengembangan grass root, mulai dari penataan area mereka, pelestarian kegiatan seni-budaya setempat, hingga aktivitas ekonomi,” ujar RK.

Secara terpisah, Juru Bicara Rido, Juwanda, memastikan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan memberikan perhatian langsung kepada akar rumput. Salah satunya dengan menaikkan insentif pengurus RT-RW dan anggaran sebesar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta untuk setiap RW.

"Ini adalah program pembangunan yang sebisa mungkin bersifat swakelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama, yang akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," kata Juwanda.

Program ini, lanjut Juwanda, sebelumnya sudah dijalani Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Oleh karena itu, keberhasilan tersebut akan diterapkan di Jakarta.

"Kalau di Bandung, namanya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Jadi, prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," jelas Juwanda.

Program ini pun diharapkan dapat mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput, mengingat partisipasi publik akan meningkat karena warga ikut terlibat menyampaikan isu lokal akibat program ini.

"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tidak lagi berjenjang. Jadi, untuk ini ada percepatan pembangunan di level bawah, tidak harus menunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," ujar Juwanda.

Lebih lanjut, Juwanda memastikan bahwa program tersebut tidak akan dimanipulasi karena RK dan Suswono sudah memikirkan penerapan hal ini dengan matang.

"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita sudah memiliki Jakarta Smart City, dan itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksanaan, sampai laporannya harus digital dan transparan. Jika sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," tandasnya.