Bareng Kemenag, DPRD DKI Jakarta Kaji Program Sekolah Madrasah Gratis

BeritaNasional.com -  DPRD DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) tengah mengkaji penerapan program pendidikan gratis untuk madrasah.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan bahwa program pendidikan gratis seharusnya tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri dan swasta, tetapi juga untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

“Sekolah di madrasah juga merupakan warga Jakarta yang membayar pajak. Seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil,” kata Khoirudin kepada wartawan, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Khoirudin menjelaskan bahwa program pendidikan gratis untuk madrasah belum dapat diterapkan karena terkendala regulasi. Saat ini, sekolah madrasah masih dibiayai oleh Kemenag, sementara sekolah non-madrasah dibiayai langsung oleh Dinas Pendidikan.

"Sekolah madrasah ini secara regulasi berada di bawah Kemenag, bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebagai solusi, bantuan untuk pendidikan di madrasah dapat dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah," ujar Khoirudin.

"Untuk saat ini, masih dalam pagu anggaran. Selama belum ada penetapan dalam APBD, masih dimungkinkan adanya alokasi hibah untuk madrasah," lanjutnya.

Ia berharap Pemprov tetap memperjuangkan program pendidikan gratis untuk madrasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Jika hari ini belum terwujud, mudah-mudahan tahun depan, pak gubernur atau pak Sekda dapat memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah bisa gratis,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Nur Pawaidudin, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini telah mendapatkan hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp350 miliar untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta dan guru PNS tambahan.

Namun, dia berharap dana hibah ini dapat ditambah untuk merealisasikan program pendidikan madrasah gratis.

“Hibah ini masih dimungkinkan untuk ditambah. Artinya, sudah ada dasar yang tinggal ditambahkan. Kami selama ini telah mendapatkan hibah sekitar Rp350 miliar dari Pemprov DKI," tandasnya.