Menteri Komdigi: Judi Online Menyentuh Semua Kalangan, Termasuk Pemerintah dan Partai Politik

BeritaNasional.com -  Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa masalah judi online tidak hanya melibatkan kalangan masyarakat bawah, tetapi juga menjalar ke lingkungan pemerintahan dan partai politik.

Hal ini berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintahan dan anggota partai politik.

"Dalam data yang kami terima, PPATK juga mengingatkan bahwa judi online tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, tetapi juga di pemerintahan, di sektor pendidikan, bahkan di partai politik. Saya pribadi yang berasal dari partai politik pun tahu, bahwa di parpol juga banyak yang terlibat," ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa masalah ini mencakup semua kalangan, baik yang berada di lapisan bawah maupun atas, dengan berbagai modus yang berbeda.

"Judi online ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, ada yang lewat game, ada yang menggunakan metode lain. Ini adalah masalah yang harus kita tangani bersama," tambahnya.

Menteri Meutya juga menekankan bahwa Kementerian Komdigi sedang berupaya untuk meningkatkan sistem teknologi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya untuk menanggulangi masalah judi online yang semakin berkembang.

"Saya sepakat bahwa literasi digital sangat penting, dan kami di Kementerian Komdigi berkomitmen untuk terus memperbarui sistem kami, mengaudit teknologi dan SDM agar lebih efektif dalam menangani permasalahan ini," ujarnya.

Namun, Meutya juga mengingatkan bahwa meskipun berbagai upaya dilakukan, selama permintaan terhadap judi online masih ada, masalah ini akan terus berlanjut.

"Kami akan terus berusaha untuk lebih unggul dari para pelaku kejahatan. Tapi seperti yang kita ketahui, dalam banyak kasus, penjahat seringkali lebih pintar dari pemerintah. Karena itu, literasi digital menjadi kunci, dan saya mengajak anggota DPR, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pendidikan untuk bersama-sama memerangi judi online ini," tegas Meutya.