Pilkada Sebentar Lagi, Kemendagri Pastikan Ketersediaan Blangko KTP Elektronik

BeritaNasional.com -  Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Handayani Ningrum mengatakan pemerintah telah memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Ningrum dalam menjawab  kebutuhan masyarakat untuk identitas yang sah. Selain itu KTP elektronik merupakan hak penduduk dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi, khususnya untuk memastikan partisipasi maksimal pada Pilkada Serentak 2024.

"Tidak ada alasan Dinas Dukcapil di daerah untuk tidak mencetak KTP elektronik bagi penduduk yang sudah merekam dan dinyatakan print ready record. Tidak ada alasan untuk berlama-lama atau mengundur waktu pencetakan dengan alasan tidak ada blangko. Setelah print ready record langsung cetak sehingga dipastikan setiap yang sudah punya hak pilih terfasilitasi hak suaranya pada pilkada serentak yang tidak lama lagi. Ini sebagai salah satu tanggung jawab kita menyukseskan Pilkada Serentak 2024," kata Ningrum dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Di dari kantor berita Antara, pada 2024  pengadaan blangko KTP elektronik telah mencapai 25,9 juta keping. Sehingga tidak ada alasan apa pun bagi Dukcapil untuk tidak memberikan KTP elektronik..

"Berulang ditekankan bahwa tidak ada lagi ada alasan apa pun bagi Dukcapil untuk tidak memberikan atau mencetakkan KTP elektronik penduduk yang diperlukan untuk menggunakan hak suara mereka," tegasnya.

Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan semua sumber daya terkait tugas dan kewenangan untuk memastikan setiap warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih.

Dalam upaya memastikan akurasi dan keandalan data kependudukan, Dukcapil juga terus mengembangkan teknologi pemrosesan data, termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah.

Ningrum menjelaskan penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses verifikasi identitas, tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

"Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap data yang kami miliki dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel," terangnya.

Penguatan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga menjadi salah satu strategi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.

Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga, yang mencakup akses data hingga lebih dari 15 miliar kali. Ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan publik terhadap data yang disediakan.

"Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Dukcapil berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersediaan blangko KTP elektronik serta meningkatkan kualitas layanan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

Di lain sisi, ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses demokrasi.

Ia juga berharap setiap penduduk yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya sehingga terwakili secara adil dan akurat.