Menkes Ungkap Kesenjangan Penghasilan Dokter di Indonesia

BeritaNasional.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya kesenjangan penghasilan di kalangan dokter.

Budi mengatakan ada dokter yang berpenghasilan hingga miliaran rupiah per bulan, tetapi ada pula yang hanya memperoleh ratusan ribu rupiah.

"Memang teman-teman variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan, di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah. Ada yang dapatnya, ordernya sebulan miliaran, ada yang sebulan ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

"Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah," jelasnya.

Budi mengatakan masalah ketimpangan penghasilan tersebut harus ditata karena banyak tenaga medis yang mengeluhkan pendapatan rendah.

"Ini saya kasih contoh aja ya. Ini adalah tunjangan untuk dokter spesialis. Di Kabupaten Bone Rp3 juta, di Mahakam Ulu Rp80 juta," ucapnya.

Ia juga mencontohkan ada dokter gigi di Indragiri yang menerima tunjangan Rp1 juta, sementara di Cianjur tunjangannya mencapai Rp30 juta.

"Saya menyadari, ya pasti biar gimana pun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusannya sama, dapat gap gini kan pasti akan sedih kan? Kok teman saya di sana bisa dapat Rp80 juta, saya Rp3 juta. Ada dokter gigi di Indragiri Riau, Rp1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp30 juta tunjangannya," katanya.

Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Pasalnya, kewenangan terkait tidak sepenuhnya berada di Kementerian Kesehatan.

Budi juga menyoroti distribusi dokter yang belum merata. Menurutnya, ada dokter yang memiliki tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara dokter muda kesulitan mendapatkan tempat praktik.

"Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya nggak penuh di rumah sakit, dan itu mendapatkan hasil penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk," ucapnya.

"Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati, dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kita sudah mulai melihat ini, oh ini gap antara pendapatan misalnya ketua DPR dengan anggota fraksi 3.000 kali, itu kan aneh. Harusnya kan nggak mungkin lah bedanya sebesar itu," pungkasnya.