Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Akan Laporkan KPU DKI ke DKPP

BeritaNasional.com - Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena penyelenggaran Pilgub Jakarta 2024 yang diduga banyak kejanggalan.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco mengatakan, banyak warga yang tak mendapatkan formulir C6 atau undangan mencoblos pada pekan lalu. Menurutnya, hal ini membuat angka partisipasi masyarakat di Pilgub Jakarta 2024 rendah.

"Kami akan melaporkan ke DKPP mengenai tidak profesionalitasnya KPU dalam menjalankan tupoksinya dalam Pilkada kemarin," kata Baco kepada wartawan, dikutip Selasa (3/12/2024).

Baco berujar, formulir C6 pada Pemilu sebelumnya selalu dibagikan oleh Ketua RT atau RW. Namun, kali ini undangan pencoblosan justru dibagikan oleh KPPS.

"KPPS kepengetahuannya terhadap warga sangat lemah dibandingkan dengan RT dan RW, ditambah lagi TPS yang biasanya isinya 300 orang sekarang isinya 600 orang sehingga KPPS yang tidak terlalu paham mengenai orang-orang yang nyoblos di TPS tersebut," ujar Baco.

"Ditambah lagi kuotanya yang dari 300 menjadi 600, membuat KPPS kewalahan, membuat KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan atau mengantarkan formulir C6 tersebut," sambungnya.

Tak hanya itu, ketidakprofesionalan KPU ini terlihat dari warga yang mendapatkan formulir C6. Baco menyebut bahwa para KPPS itu terlambat membagikan undangan pencoblosan.

"Yang menerima (formulir C6), yang seharusnya (diterima) 2, 3, 4 hari sebelum Pilkada, hari ini mereka rata-rata terimanya adalah 1 atau 2 minus H atau sebelum Pilkada. ini salah satu faktor utama yang membuat kurangnya partisipasi peserta atau warga DKI Jakarta di Pilkada kemarin," ucap Baco.

Selanjut, Baco juga geram dengan KPU yang masih memasukan orang meninggal ke dalam DPT. 

"Dari sini kita bisa simpulkan bahwa data DPT yang dipakai oleh KPU tidak akurat, data ini data lama, data tidak akurat. Kita tidak tahu apakah ini kesengajaan, apakah ini sengaja atau tidak sengaja, kita tidak tahu, apakah ini bagian dari konspirasi dalam rangka membuat partisipasi warga DKI Jakarta pada Pilkada kemarin ini rendah," tegas Baco.

Selanjutnya, Baco juga menyinggung soal kejadian di Jakarta Timur. Di TPS 024 Pinang Ranti, Jakarta Timur, Ketua KPPS meminta pengawas ketertiban untuk mencoblos Pramono Anung-Rano Karno pada kertas suara yang belum terpakai.

"Ditambah lagi kasus Pinang Ranti KPPS mencoblos surat suara untuk 03, setelah didalami disuruh oleh Ketua KPPS, yang kita minta diusut adalah, ini tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ini ada masifnya, ketua KPPS pasti ada yang suruh, ada yang menggerakan dan mengkoordinasikan, kebetulan saja ketangkepnya di Pinang Ranti," pungkasnya.