Tragedi Runtuhnya Pesantren Al-Khoziny Jadi Sorotan, DPR Dorong Negara Perkuat Infrastruktur Pesantren

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai tragedi runtuhnya pesantren Al-Khoziny Sidoarjo menunjukan indikator lemahnya dukungan infrastruktur negara terhadap lembaga pendidikan pesantren di tanah air. Huda menilai, negara harus membantu kalangan pesantren khususnya terkait pembangunan infrastruktur.

"Mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren. Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah," ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Huda mengatakan, seluruh elemen bangsa sepakat kontribusi pesantren di tanah air. Namun, pesantren tidak sepenuhnya didukung negara dalam segi regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

"Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah," ujarnya.

Politikus PKB ini mengungkap, proses pembangunan infrastruktur pesantren tergantung penuh pada kemampuan kiai pengasuh pesantren. Dengan konsep boarding school, pengasuh pesantren butuh asrama tempat menginap santri, tempat ibadah, gedung tempat belajar, hingga ruang interaksi memadai bagi para santri.

"Tentu dengan kebutuhan sebesar itu, pengasuh pesantren tidak bisa menyediakan sarana prasarana sekaligus. Pembangunan pasti dilakukan secara bertahap. Di sisi lain minat masyarakat mengirim anak pesantren cukup tinggi. Situasi ini cukup dilematis bagi pengasuh pesantren," katanya. 

Tragedi Al-Khoziny harus menjadi titik tolak baru negara dalam memperlakukan pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan di tanah air.

Huda mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di tanah air.

"Dari survei tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren. Jangan sampai selama ini tutup mata terhadap pesantren, lalu ada insiden ramai-ramai menudingkan jari menyalahkan pengelola pesantren," ujarnya.