DPRD Yakin Pramono-Rano Tak Akan Buat TGUPP saat Pimpin Jakarta

BeritaNasional.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memprediksi Pramono Anung-Rano Karno tak akan membentuk TGUPP saat resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sebab, ujar Khoirudin, kala itu PDI Perjuangan (PDIP) menolak keras saat Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan TGUPP.

"Sebetulnya TGUPP Pak Anies kemarin pun ditolak oleh PDI Perjuangan. Sekarang giliran menang, masak dibuat lagi?" kata Khoirudin sambil tertawa kecil, Minggu (22/12/2024).

Khoirudin mengungkapkan, PDIP saat itu menilai bahwa TGUPP menghambat kerja Anies selaku gubernur karena sudah ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Artinya kalau memang TGUPP kemarin zaman Pak Anies menjadi penghambat karena gubernur sudah punya SKPD, saya yakin PDIP tidak akan membuat TGUPP lagi. Karena apa? Karena kemarin saja sudah ditolak," ujar Khoirudin.

Diberitakan sebelumnya, Khoirudin dan Pramono sempat bertemu pada Rabu (18/12/2024) di salah satu hotel di Jakarta Selatan.

Khoirudin mengatakan, pertemuan itu merupakan silaturahmi untuk berkolaborasi membangun Jakarta ke depannnya.

"Saya bahagia sekali pada siang ini saya bersama Gubernur terpilih DKI Jakarta, silaturahmi membangun komunikasi InsyaAllah semua demi kebaikan warga Jakarta. Kita siap kolaborasi, siap sinergi untuk kebaikan Jakarta," kata Khoirudin kepada wartawan.

Khoirudin mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas cara meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta dan menyelesaikan permasalahan yang belum selesai di DKJ.

"Insya Allah mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya buat seluruh warga Jakarta," ujar Khoirudin.

Di kesempatan yang sama, Pramono merasa bersyukur dapat bertemu dengan Khoirudin. Dia pun yakin dirinya bisa berkolaborasi membangun Jakarta ke depannya.

"Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama," kata Pramono.

Pram pun menegaskan bahwa perlu ada hubungan baik antara eksekutif dan legislatif usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara.

"Karena bagaimanapun Jakarta ini setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta karena nanti akan banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang akhirnya menjadi kewenangan di delegasikan kepada kami berdua. Kepada pemerintah dan juga kepada DPRD," ucap Pram.

"Dengan demikian hal-hal itulah yang kami diskusikan. Saya yakin betul dengan ketua DPRD ini, walaupun baru kenal, tetapi frekuensinya sama dan bagi saya sederhana aja," sambungnya.