Dipastikan Legalitasnya, Munas Rekonsiliasi Dekopin Bakal Akhiri Dualisme

BeritaNasional.com - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tengah bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sebagai upaya rekonsiliasi yang akan digelar selama 27-29 Desember 2024. 

Ketua Umum Dekopin, Priskhianto menegaskan, Munas ini akan menjadi upaya rekonsiliasi yang sah sebagai wadah menuntaskan dualisme di tubuh Dekopin.

“Kami ini memiliki legal standing berdasarkan Keppres no 6/2011. Dan sejak awal kami memiliki legal standing yang kuat berdasarkan itu,” kata Priskhianto saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Meski, dia tak menampik bila saat ini kondisi Dekopin terjadi dinamika dualisme kepemimpinan. Namun, ditegaskan hadirnya Munas yang sah hari ini akan menjadi solusi jalan keluar.

“Karena dalam satu dinamika yang ada memang, ada satu perbedaan pendapat. Tetapi secara hukum, kami memiliki landasan yang kuat melakuian munas,” kata dia.

Sebab, Priskhianto menjelaskan, Munas Rekonsiliasi Dekopin kali ini telah didukung oleh seluruh anggota sah, mulai daei 28 Provinsi, 19 Induk, dan 456 Dekopinda yang telah hadir.

“Iya, dan kami pun sudah berkomunikasi (dengan Kemenkum) Dan setelah Munas ini kita akan langsung daftarkan untuk bisa mendapat legitimasi,” imbuhnya.

Sementara soal klaim kepemimpinan Dekopin dari kubu Nurdin Halid, Priskhianto mengingatkan soal legalitas dalam Munas Rekonsiliasi kali ini yang telah mendapat dukungan unsur pemerintah.

“Mungkin itu pendapat beliau beliau yang ada disana. Bahwa memang beliau berpendapat bahwa munas itu sah ya boleh-boleh saja,” ujarnya.

“Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana munas ini dilandasi dengan legal standing yang ada itu saja yang kuat dan tentunya yanb didukung pemerintah. Dan tentu hasil munas ini diharapkan terlegitimasi dengan adanya nanti dukungan pemerintah,” tambah dia.

Sebelumnya, sempat dijelaskan bahwa agenda Munas ini merupakan Rekonsiliasi menguatkan organisasi untuk kembali menjadi satu tanpa ada isu dualisme kepemimpinan. Agar dapat bekerja sejalan dengan program-program Presiden Prabowo Subianto.

Perihal rencana Munas untuk rekonsiliasi ini juga sempat mendapat dukungan Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman saat jumpa pers jelang Munas di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Menurut Habiburokhman bahwa unsur partai politik yang hadir turut mendukung munas agar terselenggara kembali. Dia menegaskan organisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ya kita ingin namanya berorganisasi AD/ART itu dilaksanakan sepenuhnya. Kami dari Komisi Hukum-nya berkomitmen juga agar ini Dekopin ini benar-benar pelaksanaan organisasinya sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Habiburokhman dalam jumpa pers beberapa waktu lalu