Pemprov Jateng Berkomitmen Genjot Akselerasi Swasembada Pangan

BeritaNasional.com - Pemprov Jawa Tengah berkomitmen mendukung akselerasi swasembada pangan dengan mengoptimalkan dan meningkatkan program-program yang sudah berjalan. 

"Presiden sudah menyampaikan, swasembada pangan ini menjadi prioritas utama. Kami berkomitmen untuk meningkatkan, karena Jawa Tengah ini salah satu lumbung pangan nasional," kata Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di sela Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dihadiri juga oleh menteri dan perwakilan menteri di bawah Kemenko Bidang Pangan.

Antara lain Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan lainnya.

Sejumlah optimalisasi yang dilakukan di Jateng diantaranya peningkatan luas tambah tanam, penguatan irigasi, distribusi pupuk, peningkatan penyuluh pertanian, dan penyediaan bibit unggul.

“Untuk luas tambah tanam di Jawa Tengah sudah 115 persen sampai November 2024, luas ini akan bertambah sampai akhir Desember, artinya sudah melebihi target dari pemerintah pusat," kata Nana.

Terkait irigasi, Nana menjelaskan, di Jawa Tengah, ada 139 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area lintasan irigasi 386.989 hektar. Dari jumlah luasan tersebut, yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 108 DI dengan luasan 86.865 hektar, sedangkan 31 DI seluas 300.124 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program swasembada pangan perlu dilakukan dengan cepat. Program itu perlu dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Menurutnya, Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, sehingga harus dioptimalkan. Salah satunya adalah optimalisasi irigasi. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk mendata lahan-lahan tadah hujan yang belum ada irigasinya. 

"Kalau yang tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungan, maka bisa pakai sistem pompanisasi,” ujarnya.

"Penyuluh pertanian juga akan ditambah. Ini akan ditarik ke pemerintah pusat. Penyuluh pertanian ini akan menjadi kunci, tidak hanya padi tetapi juga hortikultura dan lainnya," katanya.

(Red/Febry Mustafat)