Diminta Prabowo untuk Awasi Penyelenggaraan Haji 2025, KPK Siap Berkoodinasi dengan Kemenag dan BPH

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mempersiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengawasi ibadah Haji 2025.

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan dan permintaan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pihaknya melakukan pengawasan.

“Koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Presiden, dan KPK akan mengawal prosesnya,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih, Selasa (7/1/2025).

Tessa mengatakan koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan dengan Kemenag saja, tetapi juga dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) ihawal pelaksanaan Haji 2025.

"KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kemenag, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji,” tuturnya.

Ia mengatakan ada mantan pegawai KPK yang ditempatkan di BPH. Menurutnya, para mantan insan KPK tersebut bertugas membantu pelaksanaan Haji 2025.

"Mantan pegawai KPK memang ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji," kata dia.

Dirinya mengatakan lembaga antirasuah akan terus berkoordinasi dengan koleganya itu untuk memantau pelaksanaan ibadah tersebut agar berjalan lancar.

"Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama, dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar serta lebih murah," ucapnya.

Selain itu, Tessa juga mengaku sudah mendengar informasi soal biaya haji yang turun. Dirinya turut bersyukur terkait hal tersebut.

“Ya, kita bersyukur sehingga itu bisa menjadi keringanan bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah ke depan," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, mengatakan salah satu fungsi lembaga antirasuah adalah melakukan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan haji.

"Tentu KPK menyambut positif permintaan Presiden tersebut karena selaras dengan salah satu tugas KPK," ujar Fitroh.

"Salah satunya adalah monitoring terhadap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik," imbuhnya.

Prabowo meminta lembaga antirasuah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji 2025. Hal itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Tim Pengawas Haji 2025 menyampaikan permintaan itu dalam rapat perdana antara timwas haji dan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 DPR RI.

“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan karena ada temuan dan catatan Pansus Angket Haji 2024 periode lalu terkait ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

“Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu bahwa ada slot-slot yang termanipulasi,” ujarnya.

“Agar yang berhak berangkat itu benar-benar bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi,” lanjut Dasco.