Menteri KKP dan Kasal Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang pada Rabu

BeritaNasional.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah melangsungkan pertemuan dengan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Muhammad Ali dengan kesepakatan melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Kesepakatan itu didasarkan pada hasil koordinasi antara keduanya yang berlangsung hari ini di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (20/1/2025) pagi.

“Jadi, kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat bersama bupati, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu, Pak Kasal,” kata Wahyu yang dikutip melalui Instagram resminya @swtrenggono.

Sementara itu, Kasal Laksamana Muhammad Ali menjelaskan bahwa pertemuannya dengan KKP untuk bagaimana membahas evaluasi agar masalah pagar laut ini bisa cepat diatasi.

“Untuk bisa mempercepat, membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu, instruksi dari Bapak Presiden, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat,” ujar Ali dalam video tersebut.

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menjelaskan, dari pertemuan ini, telah disepakati bahwa pembongkaran pagar laut akan dilanjutkan pada Rabu (22/1/2024).

“Dari pertemuan tersebut, KKP dan TNI AL sepakat melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang pada Rabu 22 Januari siang,” ucapnya.

Pembahasan itu membuahkan skenario pembongkaran yang lebih baik, cepat, dan praktis dengan melibatkan instansi lain seperti Polairud, Bakamla RI, dan stakeholder kemaritiman lain.

“KKP akan mengerahkan 4 kapal pengawas, URC dan 6 Sea rider dalam aksi pembongkaran nantinya. Selama 2 x 24 jam ini, Dirjen PSDKP KKP mempersiapkan logistik, personel, armada dan koordinasi guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat, tepat, dan terukur,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pembongkaran ini akan dilaksanakan tetap memperhatikan koridor hukum dan keberlanjutan lingkungan. KKP tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama.

“Selama tenggat waktu sampai Rabu, 22 Januari, KKP memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa memiliki atau bertanggung jawab atas pagar tersebut untuk segera menyatakan diri,” tandasnya.