KPK Optimistis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Bisa Ditingkatkan Lebih Tinggi

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa ditingkatkan kembali.

Hal itu diucapkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika yang merespons IPK Indonesia meningkat 3 poin, dari 34 menjadi 37.

“Kita patut syukuri dan berharap ke depannya bisa menjadi momentum baik agar semua indikator dalam IPK bisa ditingkatkan lagi,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih, dikutip Rabu (12/2/2025).

Tessa mengakui ada banyak masyarakat yang menganggap peningkatan itu kurang signifikan untuk berbangga diri. Akan tetapi, dia menilai pimpinan KPK sudah berkomitmen untuk memperbaiki hal tersebut.

“Pimpinan KPK saat ini juga berkomitmen bersama-sama dengan semua stakeholder, dalam hal ini kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Selain itu, Tessa juga mengatakan bahwa peningkatan IPK tersebut merupakan upaya untuk menjaga program yang sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk bisa bersama-sama menjaga program Bapak Prabowo, yang mana pada akhirnya kita harapkan bisa meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi ini lebih besar lagi ke depannya,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengatakan IPK Indonesia tahun 2024 naik tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 34 pada tahun 2023.

"CPI Indonesia sepanjang 2024 memiliki skor 37 dengan peringkat 99. Artinya, terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37," ujar Wawan.

Ia menyebutkan Argentina, Ethiopia, Maroko, dan Lesotho memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Sementara itu, Malaysia mendapat skor 50.

Sedangkan Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Kenaikan satu poin juga dialami oleh Timor Leste, dari skor 43 ke 44. Sementara itu, Vietnam turun satu poin, dari 41 ke 40.

"Indonesia naik dari 34 ke 37, sedangkan Thailand turun satu poin dari 35 ke 34," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wawan menyampaikan bahwa Laos mengalami kenaikan cukup drastis, dari skor 28 ke 33. Sementara itu, Filipina turun dari 34 ke 33, Kamboja turun dari 22 ke 21, dan Myanmar turun dari 20 ke 16.

Wawan mengamini bahwa sejumlah negara di ASEAN menghadapi hambatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Hal ini ditandai dengan beberapa negara yang mengalami kenaikan, seperti Indonesia dan Singapura, sementara Malaysia stagnan. Rata-rata kenaikannya juga terlihat di Timor Leste dan Vietnam, yang mendekati rata-rata global dan Asia-Pasifik," tutup Wawan.