Kades Kohod Minta Maaf Atas Polemik Pagar Laut: Saya Juga Korban!

BeritaNasional.com - Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Arsin bin Asip mengaku sebagai korban atas polemik pagar laut yang ada di perairan Tangerang. Pengakuan itu juga dibarengi dengan permintaan maaf secara terbuka pada Jumat (14/2/2025). 

“Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” kata Arsin yang saat jumpa pers didampingi pengacaranya, dikutip Sabtu (15/2/2025).

Perihal pengakuan sebagai korban, Arsin mengaku itu bisa terjadi karena ketidaktahuan serta tidak hati-hatinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa.

“Dalam kesempatan ini. dalam kesempatan ingin saya sampaikan ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban! Dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” kata dia.

“Tentunya tentunya Ini terjadi Akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, hati-hatian ya yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa kohod,” tambahnya.

Meski tidak dijelaskan siapa pihak lain yang dimaksud, tetapi Arsin mengaku akan menjadi masalah ini sebagai evaluasi. Agar kejadian seperti pagar laut ilegal tidak terulang kembali.

“Evaluasi Akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” ujarnya.

Diusut Bareskrim Polri

Bareskrim Polri menyatakan dalam waktu dekat akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang. 

"Kita berprinsip pada pembuktian. Terpenuhi alat bukti, alat bukti itu berkaitan atau tidak. Inilah nanti yang akan kita gelarkan. Mohon doannya dalam waktu dekat," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, dikutip Kamis (13/2/2025).

Bahkan Jenderal Bintang Satu Polri itu memprediksi untuk sosok tersangka dalam kasus ini akan segera diumumkan perkiraan dalam satu atau dua pekan mendatang.

“Kalau tidak salah kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan," ujarnya. 

Kendati saat disinggung apakah tersangkanya Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip. Djuhandani enggan berkomentar, karena harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Karena, akui Djuhandani, dalam proses gelar perkara penetapan tersangka akan melibatkan pengawas internal maupun eksternal seperti Kompolnas sebagai bentuk transparansi.

"Saya tidak bisa mendahului apakah itu (Kepala Desa) bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka," jelasnya.

Adapun dalam kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) yang ada di wilayah pagar laut Tangerang telah dinaikan ke tahap penyidikan. 

Dengan, telah ditemukannya unsur pidana untuk selanjutnya penyidik bakal mendalami guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. Berbekal barang bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan saksi dan penggeledahan beberapa waktu lalu.