Alasan Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Pagar Laut ke Bareskrim Polri

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menyerahkan penyelidikan kasus terkait polemik pagar laut yang berada di perairan Tangerang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Alasan penyerahan itu, karena objek pidana kasus itu dinilai sama. Di mana, Kejagung dari laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), tidak beda dengan dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang ditangani Bareskrim Polri.

"Sekarang ini Polri sedang melakukan penyidikan apakah ada dugaan tindak pidana pemalsuan disitu, jadi kita mendahulukan itu," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Selasa, (18/2/2025).

Namun, Kejagung tetap mengawal kasus itu. Hal tersebut karena, jika ada dugaan gratifikasi atau suap maka Kejagung punya kewenangan untuk mengusut kasus yang termasuk dalam tindak pidana khusus.

Sebab, lanjut Harli, Kejagung tidak otomatis menghentikan kasus. Saat ini, laporan masih berproses dan menunggu perkembangan penyidikan di Bareskrim Polri. Apakah bisa berkembang ke dugaan korupsi atau tidak.

"Apakah pemalsuan itu karena adanya suap atau gratifikasi atau murni memang pemalsuan saja," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menyelidiki dugaan korupsi di balik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada lokasi pagar laut Tangerang.

Sementara dari Bareskrim Polri telah memutuskan untuk menaikan kasus yang sama ke tahap penyidikan. Setelah ditemukannya unsur pidana untuk selanjutnya mendalami guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. 

Berbekal barang bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan saksi dan penggeledahan beberapa waktu lalu. Bareskrim Polri akan segera menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas polemik tersebut.