Soal Instruksi Kepala Daerah dari PDIP Jangan Datang Retret, Fadli Zon: Ini Bukan Program Partai

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan bahwa program retret kepada para kepala daerah adalah program dari pemerintah pusat, bukan program kepartaian.

Hal ini merupakan tanggapan keluarnya instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda mengikuti retret tersebut. 

“Ya, program ini kan sebenarnya bukan program kepartaian. Ini kan daerah- daerah itu kan gubernur, bupati, wali kota, ini kan dari hasil pilkada yang latar belakangnya itu beragam,” ucap Fadli Zon saat ditemui di Jakarta pada Jumat (21/2/2025).

Sebab, Fadli Zon yang juga menjabat menteri kebudayaan itu menilai program retret ini turut membawa misi besar sebagai negarawan. Jadi, pemerintah bisa mengumpulkan seluruh kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

“Jadi, loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu, kita akan lihat mana yang negarawan, mana yang politisi,” katanya.

Meski dari sisi kepartaian, kata Fadli Zon, Gerindra sejauh ini belum berkomunikasi dengan PDIP terkait persoalan instruksi tersebut. Sebab, dia menilai program retret ini merupakan persoalan negara. 

“Saya kira tidak ada lagi persoalan partai di situ. Ini persoalan negara. Program ini adalah program yang sifatnya pemerintah dan negara. Saya kira itu pilihan, mau jadi negarawan atau mau jadi politisi. gitu aja,” ucapnya.

Instruksi PDIP

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati mengeluarkan Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025. Megawati menandatangani langsung instruksi tersebut.

Poin pertama instruksi tersebut adalah seluruh kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan untuk mengikuti retret.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025," tulis surat instruksi yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025).

Kepala daerah PDIP yang dalam perjalanan menuju Magelang diminta berhenti dan menunggu arahan dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis instruksi Megawati.