Kepala Daerah dari PDIP Tak Hadir Retret, Demokrat: Semestinya Tidak Diintervensi Kepentingan Politik

BeritaNasional.com - Partai Demokrat mengingatkan kepala daerah adalah bagian dari pemerintahan. Pemerintah Daerah harus tegak lurus kepada presiden.

Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng terkait kepala daerah PDIP tidak hadir retret di Magelang, Jawa Tengah.

"Ketika seorang warga negara telah dilantik menjadi Kepala Daerah, maka saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI. Nah, dalam konteks pemerintahan ini Kepala Daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus Gubernur juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat," ujar Andi kepada wartawan dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menurut Andi, retret kepala daerah sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto menyatukan visi dengan pemimpin daerah yang berasal dari beragam partai.

"Retret yang diadakan di Magelang adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dengan para Kepala Daerah yang berasal dari berbagai macam partai, sekaligus mengembangkan kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara kita," katanya.

Jadi, seharusnya, kepala daerah tidak diintervensi oleh kepentingan partai politik tertentu.

"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu," pungkas Andi.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati mengeluarkan Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025. Megawati menandatangani langsung instruksi tersebut.

Poin pertama instruksi tersebut adalah seluruh kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan untuk mengikuti retret.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat instruksi yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025).

Kepala daerah PDIP yang dalam perjalanan menuju Magelang diminta berhenti dan menunggu arahan dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis instruksi Megawati.