Beri Arahan di Retret, Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Mal Pelayanan Publik

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurut Tito, MPP tidak hanya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, tapi juga membawa positif bagi pemerintahan daerah (Pemda) dalam menarik investasi pihak swasta yang akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Maka swastanya, harus diberikan insentif, mulai dari perizinan dipermudah, kemudian dibuat sistem. Harus sudah ada Mal Pelayanan Publik, MPP. [Jadi] jangan dilempar-lempar ke sana kemari," kata Tito kepada kepala daerah saat Retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Tito menilai, dengan MPP maka Pemda akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam pelayanan masyarakat, terutama terkait perizinan. Karena itu ia meminta MPP direalisasikan khususnya di kabupaten dan kota besar.

"Terutama di kota yang ada perkotaannya, sama kabupaten yang kabupaten besar, wajib itu membuat ada one drop system, pelayanan terpadu satu pintu, Mal Pelayanan Publik. Sehingga semuanya tidak dilempar-lempar ke kepala dinas," ujarnya.

Tito berharap MPP dapat mendorong inovasi di tingkat Pemda, antara lain dengan mempermudah perizinan dan menyiapkan infrastruktur, sarana, serta prasarana guna mendukung investasi.

"Siapkan sarana prasarana untuk mereka, supaya berlomba-lomba datang ke tempat teman-teman. Supaya apa? PAD-nya naik, [sehingga] rekan-rekan punya uang untuk membuat program-program," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada MPP Kabupaten Badung, Bali. Ia menilai, MPP Kabupaten Badung telah berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan sistem kantor yang ramah, layaknya pelayanan di bank. "Dia bisa bikin suasananya tidak suasana kantor birokrat," pujinya.

Oleh karena itu, Tito mengimbau daerah lain untuk berlomba-lomba menciptakan terobosan melalui MPP, agar semua pelayanan masyarakat, termasuk perizinan investasi dapat ditangani secara maksimal.

"Nah, ini tolonglah ini penting bagi rekan-rekan supaya ada kepastian, kemudahan. Dan ujungnya nanti swasta akan hidup. Begitu swasta hidup, PAD akan naik, dan swasta juga akan melakukan percepatan pembangunan," pungkasnya.