KPK Sita 4 Tanah dan Rumah Mantan Gubernur Bengkulu Senilai Rp 4,3 Miliar

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa bidang tanah yang diduga dimiliki Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Jumat (21/2/2025).

Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, penyitaan tersebut masih berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi 2021-2024.

“Sebidang tanah beserta rumah berlokasi di Depok Jawa Barat serta tiga bidang tanah di Kota Bengkulu yang diduga milik tersangka,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Tessa mengatakan penyitaan ini merupakan upaya penyidik untuk pemulihan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Rohidin.

“Bahwa taksiran nilai dari 4 (empat) bidang assets yang disita tersebut kurang lebih sebesar Rp4,3 milyar,” tuturnya.

Saat ini, Tessa mengatakan penyidik masih terus menelusuri dan mendalami informasi terkait aset milik Rohidin yang mungkin saja diatasnamakan pihak lain atau dibawah penguasaan pihak lain.

“Penyidik tidak akan segan mengenakan tindak pidana pencucian uang kepada siapapun yang sengaja menyembunyikan aset milik para tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” kata Tessa.

Ia mengatakan lembaga antirasuah mendapat bantuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta masyarakat sekitar.

“KPK menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak BPN dan peran serta masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan pada perkara ini,” tandasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah Rohidin Mersyah.

Selain Rohidin, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri (IF), dan ADC Gubernur Bengkulu, Erviansyah (EV), sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, ketiganya disangkakan melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.

Lembaga antirasuah juga telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami pengumpulan uang yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Teranyar, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Bengkulu dan menyelidiki adanya koordinasi dalam penyerahan "serangan fajar" pada Pilkada 2024.